Prof Hamid Paddu: Ketimpangan Kian Terasa, Masyarakat Kelas Menengah Ditinggal Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketimpangan jadi persoalan mendasar terjadi di Indonesia.

Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Hamid Paddu menilai ada penyakit di sosial ekonomi di Indonesia.

Berangkat di masa lampau, keresahan masyarakat dimotori langsung pada pendekatan nyata.

Pilar demokrasi dalam gerakan mahasiswa mampu mengkomunikasikan keresahan masyarakat.

Lembaga tradisional seperti organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jadi motor gerakan.

Namun transformasi kini terjadi dalam gerakan era modern.

"Kita pikir alatnya lama. Yang komunikasikan fakta lapangan adalah digital, itu hitungan detik. Komunikasi ini tidak terfilter dan hoaks diputar balik untuk kepentingan pemilik digital," kata Prof Hamid Paddu dalam Dialog Forum Dosen tentang pemulihan bangsa di Kantor Tribun-Timur.com, Jl Opu Dg Risadju pada Rabu (3/9/2025).

Digitalisasi dinilai telah berkembang menjadi motor gerakan di era modern.

Kondisi ini makin membuka ketimpangan yang terjadi di Indonesia.

Parahnya, Prof Hamid Paddu melihat pendidikan informasi dalam media sosial sebagai produk digital mendekat dengan kemarahan.

Aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir banyak melibatkan pelajar dibawah umur.

Prof Hamid Paddu melihat inilah hasil dari pendekatan kemarahan tersiar dalam digitalisasi tersebut.

"Jadi kemarin banyak bergerak anak SMP yang pegang hp. Ternyata ada TikTok membimbing langsung rakyat bergerak," jelas Prof Hamid Paddu.

Ia menyebut diperlukan 'sekolah rakyat', dalam asosiasinya memberikan pencerahan informasi, ekonomi dan sosial.

Jangan membayangkan 'sekolah rakyat' sebagai bangunan, Prof Hamid menyebutnya sebagai proses mendidik.

Dalam pandangannya, digitalisasi ini kian dekat dalam masyarakat menengah.

Prof Hamid berangkat dari kelas atas, ketika produktivitas tinggi dibayar setimpal dengan pendapatan tinggi.

"Proses hidup mendorong orang makin kuat produktivitas mendapat pendapatan tinggi. Itu konsekuensi,sehingga orang yang sekolahnya baik, produktif jadi kelompok elit atas menghasilkan uang banyak. Ketika masuk DPR dibayar mahal," kata Prof Hamid.

Namun 10 tahun belakangan, ada kelompok masyarakat naik kelas.

Dari kelas miskin ke kelas menengah.

Kelas menengah inilah paling merasakan efek ketimpangan ekonomi.

Kelas menengah tumbuh dengan rasionalitas sehingga menjadi sosok kritis.

Kelas menengah inilah dekat dengan digitalisasi, dan mampu mengkomunikasikan keresahan.

"Celakanya kelas menengah tidak disentuh program jadi asosial. Kelas atas dikasih gaji tinggi, miskin dikasih bantuan sosial. Kelas menengah menganga.Dengan kelas menengah dekat digitalisasi, Komunikasi tentang ketidakadilan makin lebar. Celakanya, informasi dikuasai dan bisa dibelokkan," jelasnya.

Disisi lain persoalan beras ikut menyumbang kemarahan masyarakat.

Produksi gabah dalam 6 bulan memang meningkat. Sejalan dengan itu pemberantasan mafia beras juga kian masif.

"Pengusaha tiba-tiba sembunyi barang. Penguasa peternakan dan pertanian akhirnya beberapa pengusaha besar," ujar PRof Hamid Paddu.

Kondisi ini sangat terasa di Jakarta, maupun pulau Jawa.

Prof Hamid bahkan merasakannya. Ia harus membeli beras dari semula RP 67 ribu per 5 kg, naik jadi Rp 110 ribu.

"Siapa lakukan itu? hukum ekonomi harga naik kalau tidak ada barang. Ini banyak gabah tapi harga naik. Pengusahanya nakal ini. Ini menguasai Indonesia, pengusaha itu," tegasnya

Akumulasi dari kekecewaan ini kemudian melahirkan gerakan masyarakat.

Saat ketimpangan ini makin terasa di masyarakat.

Moderator Forum Dosen, Adi Suryadi Culla, menyampaikan rasa keprihatinan para akademisi atas situasi nasional saat ini.

“Hari ini sesuai dengan tujuan pertemuan, kita akan membahas perkembangan yang dihadapi negeri. Kita selaku akademisi prihatin dengan situasi ini, bahkan mungkin tidak terduga bisa sefatal itu,” katanya.

Ia menilai, gejolak sosial yang terjadi beberapa bulan terakhir tidak lepas dari reaksi masyarakat di berbagai daerah dan kritik di tingkat nasional.

“Sudah jelas ada ketidakpuasan masyarakat. Namun, mungkin pemerintah kurang sensitif mengantisipasi lebih dini. Proses dialogis yang tersumbat akhirnya memicu letupan sosial,” kata dia.

Adapun kata Adi, fenomena saat ini sulit disamakan dengan peristiwa reformasi 1998 maupun penolakan terhadap Omnibus Law.

Forum Dosen kali membahas kondisi bangsa yang tengah menghadapi dinamika sosial dan politik.

Narasumber yang hadir dalam dialog tersebut, mulai dari Prof Arismunandar, Prof Muin Fahmal, Prof Hamid Paddu dan Prof Amran Razak.

Terlihat juga, Prof Qashim Mathar, Prof A Pangerang Moenta, Prof Tahir Kasnawi, Prof Mustari Mustafa, Dr Hasrullah dan Imran
Hanafi.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz