Krisis Air Bersih, BPBD Usul Makassar Status Tanggap Darurat

MAKASSAR, TRIBUN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar tengah menyiapkan usulan penetapan status Tanggap Darurat ke pemerintah pusat menyusul dampak kekeringan akibat kemarau panjang yang mulai meluas di sejumlah wilayah.

Kepala BPBD Makassar, Fadli Tahar, mengatakan usulan tersebut sedang dalam proses penyusunan dan akan diajukan setelah hasil asesmen lapangan dilakukan oleh tim.

“Kami sementara menyiapkan proposal ke pusat untuk penetapan status tanggap darurat di Kota Makassar,” ujarnya, Senin (27/4).

Sebelum penetapan itu, BPBD akan menurunkan tim untuk melakukan asesmen guna memastikan tingkat dampak kekeringan di lapangan, termasuk menentukan status kedaruratan yang tepat.

“Tim akan kami terjunkan untuk asesmen kondisi di lapangan,” katanya.

Fadli menjelaskan, langkah penetapan status tanggap darurat dinilai penting untuk mempercepat penanganan, termasuk distribusi bantuan air bersih dan fasilitas penunjang lainnya.

Menurutnya, jika hasil asesmen menunjukkan kondisi sudah darurat, maka bantuan akan segera disalurkan, termasuk tandon air untuk warga terdampak.

“Kalau sudah darurat, harus cepat ditangani,” tegasnya.

Terkait permintaan sumur bor dari warga, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki kewenangan teknis pengadaan.

“Sumur bor itu kewenangan PU, tapi kami tetap koordinasi,” ujarnya.

Fadli menegaskan BPBD Makassar saat ini fokus menangani dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang.

Di sisi lain, Lurah Pampang, Andi Quandy Ayatullah, telah bersurat ke BPBD Makassar untuk meminta bantuan sumur bor dan tandon air.

Permintaan tersebut diajukan setelah sejumlah wilayah, khususnya RW 008 dan RW 002, mengalami krisis air bersih.

“Dua wilayah itu paling terdampak, karena jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasokan air PDAM di wilayah tersebut juga melambat dan baru mengalir pada dini hari, sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan harian.

“Air baru mengalir jam 2 atau jam 3 subuh, itu pun warga harus menunggu,” katanya.

Saat ini pemerintah kelurahan masih menunggu respons BPBD Makassar terkait usulan bantuan tersebut, termasuk rencana pembangunan sumur bor yang masih memerlukan kajian teknis seperti sumber listrik dan lokasi penempatan.(*)