Prof Hamid Paddu: Ketimpangan Kian Terasa, Masyarakat Kelas Menengah Ditinggal Pemerintah

Dalam pandangannya, digitalisasi ini kian dekat dalam masyarakat menengah.

Prof Hamid berangkat dari kelas atas, ketika produktivitas tinggi dibayar setimpal dengan pendapatan tinggi.

"Proses hidup mendorong orang makin kuat produktivitas mendapat pendapatan tinggi. Itu konsekuensi,sehingga orang yang sekolahnya baik, produktif jadi kelompok elit atas menghasilkan uang banyak. Ketika masuk DPR dibayar mahal," kata Prof Hamid.

Namun 10 tahun belakangan, ada kelompok masyarakat naik kelas.

Dari kelas miskin ke kelas menengah.

Kelas menengah inilah paling merasakan efek ketimpangan ekonomi.

Kelas menengah tumbuh dengan rasionalitas sehingga menjadi sosok kritis.

Kelas menengah inilah dekat dengan digitalisasi, dan mampu mengkomunikasikan keresahan.

"Celakanya kelas menengah tidak disentuh program jadi asosial. Kelas atas dikasih gaji tinggi, miskin dikasih bantuan sosial. Kelas menengah menganga.Dengan kelas menengah dekat digitalisasi, Komunikasi tentang ketidakadilan makin lebar. Celakanya, informasi dikuasai dan bisa dibelokkan," jelasnya.

Disisi lain persoalan beras ikut menyumbang kemarahan masyarakat.

Produksi gabah dalam 6 bulan memang meningkat. Sejalan dengan itu pemberantasan mafia beras juga kian masif.

"Pengusaha tiba-tiba sembunyi barang. Penguasa peternakan dan pertanian akhirnya beberapa pengusaha besar," ujar PRof Hamid Paddu.

Kondisi ini sangat terasa di Jakarta, maupun pulau Jawa.

Prof Hamid bahkan merasakannya. Ia harus membeli beras dari semula RP 67 ribu per 5 kg, naik jadi Rp 110 ribu.

"Siapa lakukan itu? hukum ekonomi harga naik kalau tidak ada barang. Ini banyak gabah tapi harga naik. Pengusahanya nakal ini. Ini menguasai Indonesia, pengusaha itu," tegasnya