Gedung Terbakar, DPRD-Pemkot Makassar Paripurna Secara Daring

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar rapat paripurna secara daring, Selasa (2/9/2025).

Rapat ini digelar sebagai respons atas kebakaran Gedung DPRD Makassar di Jl AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Jumat (29/8/2025) malam.

Insiden tersebut menghanguskan gedung wakil rakyat dan menewaskan tiga orang.

Gedung tak lagi dapat difungsikan, sehingga agenda kedewanan sementara dilakukan secara online.

“Hari ini kita Rapat Paripurna. Kemarin sudah diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan,” kata Wakil Ketua II DPRD Makassar, Anwar Faruq.

Baca juga: SAKSI KATA: Kami Lawan Pakai Tangan Kosong Tapi Dilempar Bom Kisah Staf DPRD Makassar Hadapi Massa

Anwar menyebut rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi terhadap APBD Perubahan 2025.

Ada sembilan fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan evaluasi terkait pelaksanaan program perubahan anggaran.

Yakni Fraksi NasDem, Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PKB, PDIP, Mulia, dan Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API).

Menurut Anwar, APBD Perubahan merupakan agenda penting dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah, bermuara pada pelayanan, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat.

Rencananya, APBD Perubahan akan disahkan Kamis (4/9/2025).

Sekretariat DPRD Mohon Maaf

Sekretariat DPRD Makassar menyampaikan permohonan maaf atas insiden kebakaran.

Plt Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatobba, menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

“Kejadian ini duka bersama. Bukan hanya bagi lembaga kedewanan, tapi juga seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (31/8/2025).

“Doa kami panjatkan untuk keluarga korban agar diberi ketabahan, serta untuk para korban luka agar segera memperoleh kesembuhan,” tambahnya.

Kerugian Masih Didata

Pemkot Makassar masih mendata seluruh kerugian.

Rahmat menyebut belum bisa memastikan nilai kerusakan karena sejumlah fasilitas kantor rusak parah.

Meski begitu, ia memastikan proses inventarisasi dilakukan secara transparan.

“Hasilnya akan disampaikan ke publik setelah proses verifikasi selesai,” tuturnya.

Sebagai langkah darurat, pihak sekretariat tengah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah kota untuk memastikan keberlanjutan tugas kelembagaan.

Alternatif lokasi kerja dan penyesuaian agenda kedewanan juga sedang dibahas.

Fungsi DPRD dipastikan tetap berjalan, khususnya dalam mendukung kegiatan legislatif dan pelayanan publik.

Rahmat juga mengimbau masyarakat tetap tenang, menjaga ketertiban, dan tidak terprovokasi isu-isu yang memperkeruh situasi.

Tetap Profesional dan Melayani

Sekretariat DPRD berkomitmen tetap bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik tidak terhenti.

"Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ruang demokrasi secara damai dan bermartabat," kata Rahmat.

Ia berharap doa, dukungan, dan kerja sama semua pihak agar Sekretariat DPRD Makassar segera pulih dan kembali menjalankan tugas demi kepentingan rakyat. (*)