BEM UNM Desak Reformasi Polri, Tolak RUU TNI, dan Sahkan UU Perampasan Aset

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamry, mendesak Reformasi Polri, Tolak RUU TNI, dan Sahkan UU Perampasan Aset.

Hal itu disampaikan saat Mahasiswa UNM menggelar aksi di Fly Over, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (1/9/2025).

Syamry mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. 

Ia menilai regulasi tersebut penting sebagai senjata untuk menindak tegas para koruptor yang menjarah kekayaan negeri.

“Indonesia sudah berusia 80 tahun, tapi rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Kenaikan tunjangan DPR RI menjadi bukti elit meraih kemerdekaan untuk dirinya sendiri, sementara rakyat kecil justru tercekik oleh pajak,” katanya.

Syamry juga menyinggung kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah yang menjadi indikasi negara tidak berpihak kepada masyarakat. 

Ia menyebut, perilaku elit di DPR yang berjoget-joget dalam rapat paripurna mencerminkan watak yang jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat.

Selain isu ekonomi-politik, BEM UNM juga menyoroti kinerja kepolisian. 

Baca juga: Sebut Tak Ada Penyusup Demo Mahasiswa Makassar, Pangdam XIV Hasanuddin: Mereka Punya Harga Diri

Menurutnya, Polri perlu direformasi total. 

Ia mencontohkan berbagai peristiwa, mulai dari tragedi Kanjuruhan hingga insiden ojek online yang dilindas barakuda di Jakarta, sebagai bukti lemahnya sistem pengamanan dan maraknya tindakan represif aparat.

“Polri seharusnya mengamankan massa aksi, bukan bertindak brutal. Rentetan kejadian ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Syamry turut menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang hanya menolak kenaikan tunjangan DPR dalam konferensi pers terakhir. 

Ia menilai, tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil jauh lebih luas, termasuk pembenahan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, BEM UNM juga menolak RUU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan peran militer ke ranah sipil. 

Menurutnya, hal itu membuka jalan menuju darurat militer sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru 1998.