Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Hari Ini

Aliansi Cipayung Demo Tolak Kenaikan Pajak, Ketua DPRD Gowa: Saya Orang Pertama yang Tolak

Aksi ini merupakan rangkaian demonstrasi di tiga titik, yakni batas Kota Makassar–Gowa, Kantor Pemda Gowa, dan DPRD Gowa.

Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Sayyid
DEMO CIPAYUNG - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gowa, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Rabu (3/9/2025) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gowa, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Rabu (3/9/2025) sore

Aksi ini merupakan rangkaian demonstrasi di tiga titik, yakni batas Kota Makassar–Gowa, Kantor Pemda Gowa, dan DPRD Gowa.

Unjuk rasa ini dikawal langsung Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman dan Dandim 1409, Letkol Inf Heri

Perwakilan mahasiswa, Nawir, menyampaikan aksi tersebut mengusung sejumlah isu besar, baik nasional maupun lokal.

“Di level nasional, kami menuntut pencopotan Kapolri," ucapnya

Pencopotan Kapolri kata dia, karena tindakan represif aparat serta berbagai kejadian yang merugikan masyarakat. 

"Kapolri sudah sepatutnya dicopot atau mengundurkan diri,” ujar Nawir.

Pihaknya juga menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena dinilai memicu kegaduhan di masyarakat.

Baca juga: Husniah Talenrang Kumpulkan Forkopimda hingga Tokoh Agama Deklarasi Gowa Damai

Terutama terkait efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. 

Mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar pelaku korupsi benar-benar tidak lolos dari jeratan hukum.

“Kami juga menyoroti penambahan anggaran Polri. Harusnya berbanding lurus dengan penanganan massa aksi. Namun, faktanya gas air mata kadaluarsa masih digunakan terhadap demonstran,” tambahnya.

Di tingkat lokal, pihaknya menolak wacana kenaikan pajak daerah. 

Mereka mendesak pemerintah dan DPRD Gowa berkomitmen menjaga agar kebijakan tersebut tidak diterapkan.

Selain itu, ia juga menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama terkait kualitas makanan dan SOP pelaksanaannya.

“Kami mendorong agar sektor pertambangan di Gowa dimaksimalkan sebagai sumber PAD, dengan memberantas tambang ilegal serta mengevaluasi tambang legal tidak sesuai aturan,” tegas Nawir.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved