Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Provinsi Luwu Raya

Jaringan Nasional Jadi Senjata CDOB Sulsel Dorong Pemekaran

Langkah itu dimatangkan melalui Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB (FORKODA PP-DOB) Sulawesi Selatan. 

Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Alfian
Istimewa/Hasbi Syamsu Alam
OTONOMI BARU - Ketua Formatur FORKODA PP-DOB Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, mengadakan pembahasan jelang konsolidasi dan pelantikan pengurus yang dijadwalkan pada Minggu (18/1/2026) di Hotel Claro. Moratorium larangan pembentukan daerah otonom baru (DOB) belum dicabut Pemerintah Pusat. 

Ringkasan Berita:
  • Langkah itu dimatangkan melalui Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB (FORKODA PP-DOB) Sulawesi Selatan. 
  • Moratorium larangan pembentukan daerah otonom baru (DOB) belum dicabut Pemerintah Pusat.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU -  Di tengah moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang belum dicabut pemerintah pusat, Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) di Sulawesi Selatan mulai mengubah strategi.  

CDOB tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, mereka memilih memperkuat jejaring di nasional. 

Itu dilakukan demi modal utama untuk mendorong kembali agenda pemekaran daerah. 

Langkah itu dimatangkan melalui Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB (FORKODA PP-DOB) Sulawesi Selatan. 

FORKODA dijadwalkan melantik pengurus sekaligus menggelar rapat kerja pada Minggu, 18 Januari 2026, di Hotel Claro Makassar. 

Agenda ini diposisikan sebagai awal konsolidasi lintas CDOB di Sulsel. 

Baca juga: Luwu Raya: Antara Janji Sejarah, Keadilan Ekonomi dan Kedaulatan Wilayah

Ketua Panitia Pelaksana, Nurliati Sirrang Danga, mengatakan pelantikan dan raker dirancang untuk menyatukan arah gerak organisasi agar lebih terstruktur dan efektif. 

“Fokus kami bukan hanya pelantikan, tetapi memastikan konsolidasi berjalan dan agenda strategis dapat dirumuskan secara matang,” ujarnya. 

Ketua Formateur FORKODA PP-DOB Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, menegaskan jejaring nasional menjadi kunci perjuangan pemekaran di tengah stagnasi kebijakan pusat. 

Menurut dia, tanpa koordinasi nasional, aspirasi pemekaran daerah kerap terhenti di level administratif. 

“Moratorium membuat perjuangan CDOB tidak bisa lagi berjalan sporadis. Kami harus terhubung langsung dengan jejaring nasional agar suara daerah memiliki daya tekan kebijakan,” ungkapnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (12/1/2026) sekitar pukul 17.45 Wita sore. 

Ia menjelaskan, FORKODA di daerah terhubung dengan Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS) PP-DOB. 

PP-DOB ialah organisasi induk yang menghimpun ratusan CDOB dari berbagai provinsi. 

FORKONAS saat ini dipimpin Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI. 

Baca juga: Salam Tribun Timur: Hampa Tanpa Luwu Raya

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved