Luwu Raya Tak Kebagian Proyek Jalan Rp2,2 T, Ketua KKLR Sentil Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan (Sulsel), Hasbi Syamsu Ali, mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Ia menilai Pemprov Sulsel mengabaikan Luwu Raya dalam distribusi proyek jalan multiyears senilai Rp2,2 triliun.

Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan PB IPMIL Raya periode 2025–2027 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (1/10/2025) malam.

Hasbi menegaskan hingga kini tak satu pun proyek multiyears menyentuh wilayah Luwu Raya.

“Rasa-rasanya kurang adil. Luwu Raya dengan semua data statistik dan potensi keekonomiannya tidak mendapatkan proyek jalan multiyears dari Pemprov. Ada apa?” kata Hasbi.

Ia menyebut pembangunan jalan sebagai kebutuhan mendasar menentukan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada jalan, akses terbuka, ekonomi rakyat bergairah. Apalagi jika dikerjakan dengan pola multiyears yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” ujarnya.

Hasbi, mantan Ketua LPJK Sulsel, menyebut keputusan Pemprov menunjukkan kesan menganaktirikan Luwu Raya.

Padahal wilayah ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Sulsel.

Baca juga: 214 Gram Sabu, 10 Butir Ekstasi, 4.174 Pil Terlarang Disita Polres Luwu dalam 9 Bulan

“Dengan luas wilayah mencapai sepertiga provinsi dan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, seharusnya Luwu Raya mendapat porsi pembangunan yang lebih proporsional,” bebernya.

Data Pemprov Sulsel mencatat proyek jalan multiyears 2025–2027 dialokasikan untuk lima paket preservasi jalan dengan total anggaran Rp2,2 triliun.

Rinciannya:

Rp489 miliar untuk ruas Malino–Batas Sinjai

Rp278 miliar untuk ruas Takalar dan Sidrap

Rp488 miliar untuk Pinrang hingga Barru

Rp630 miliar untuk Bone–Wajo

Rp389 miliar untuk Bone–Soppeng

Hasbi menyebut kondisi ini sebagai alarm serius agar Pemprov tidak lagi mengesampingkan Luwu Raya dalam pembangunan strategis.

“Jangan dipandang sebelah mata. Luwu Raya pantas mendapatkan porsi yang adil,” pungkasnya.

Anggota DPRD Sulsel Dapil Luwu Raya, Rusli Sunali, menyebut daerahnya dijanjikan akan diprioritaskan pada 2026.

"Akan dianggarkan tahun depan, sama pakai APBD provinsi juga," kata Rusli.

Meski tidak masuk skema multiyears, proyek jalan di Luwu Raya tetap berjalan.

Ia mencontohkan proyek jalan Bua–Toraja senilai Rp25 miliar tahun lalu akan dituntaskan dengan alokasi Rp16 miliar pada 2026.

"Pemprov Sulsel telah menggelontorkan dana untuk proyek lain di Luwu Raya, seperti pembangunan rumah sakit Bua senilai Rp250 miliar dan pembebasan lahan Bandara Bua senilai Rp25 miliar yang masuk dalam APBD Perubahan 2025," katanya. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 677/III/Tahun 2023, berikut ruas jalan di Luwu yang berstatus jalan provinsi:

Rantepao–Sa'dan–Batusitanduk: 19,05 km

Batusitanduk (Toraja Utara)–Pantilang–Bua: 38,94 km

Pantilang–Bonglo–Batusitanduk (Kota Palopo): 17,43 km. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana