Luwu Tambah 5.000 Peserta BPJS di APBD Perubahan, Target Akhir 20 Ribu Pekerja Rentan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menargetkan 20 ribu pekerja rentan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026.

Bupati Luwu, Patahuddin, menegaskan perlindungan bagi pekerja informal menjadi prioritas meski anggaran daerah terbatas.

“Program ini memberi perlindungan nyata bagi rakyat kecil. Dengan iuran sekitar Rp200 ribu per tahun, ahli waris bisa menerima santunan hingga Rp42 juta jika peserta meninggal dunia, ditambah beasiswa untuk anaknya,” kata Patahuddin saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Senin (15/9/2025).

Hingga kini, Pemkab Luwu telah mendaftarkan 2.007 aparat desa, 1.200 anggota BPD, dan 1.203 pekerja rentan.

Namun jumlah itu baru sekitar 20 persen dari target cakupan universal.

Untuk memperluas perlindungan, pemerintah menambah 5.000 peserta baru melalui APBD Perubahan 2025 dengan alokasi Rp200 juta.

Patahuddin juga meminta setiap desa menanggung minimal 50 pekerja rentan.

“Nilainya hanya sekitar Rp2,5 juta per desa. Kalau semua desa berpartisipasi, masyarakat akan lebih terlindungi, aman, dan sejahtera,” ujarnya.

Kepala Dinas PMD Luwu, Kasmaruddin, menambahkan seluruh kepala desa dan perangkat desa sudah terdaftar.

“Alhamdulillah, kerja sama dengan BPJS berjalan baik. Harapannya semakin banyak warga yang terlindungi,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, menyebut program ini sejalan dengan komitmen nasional mengurangi kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Dalam kegiatan tersebut, Patahuddin juga menyerahkan santunan kematian dan kecelakaan kerja kepada ahli waris aparat desa dan pekerja rentan.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana