Dari Kampung 'Ojek Termahal' Dirga Tuntut Negara Lebih Dekat Lewat DOB Luwu Raya-Luwu Tengah

Dirga menepis, keingunan itu sebagai ambisi politik belaka.

Tetapi sudah menjadi kebutuhan agar negara lebih dekat dengan masyarakat.

"Wilayah (Sulsel) yang terlalu luas membuat pelayanan publik sulit merata, dan pemekaran menjadi cara logis untuk memperpendek jarak tersebut," tambah Dirga.

Ia menyentil, kebijakan pembangunan Pemprov Sulsel yang jarang memerhatikan wilayah Seko.

Kata Dirga, keterbatasan jangkauan birokrasi untuk melihat langsung kondisi riil Seko menjadi penyebab.

"Banyak kebijakan bagus di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi pelaksanaannya lemah ketika sampai di daerah terpencil," jelasnya.

Ia menilai, terbentuknya DOB Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah jadi solusi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang merata.

Karena penyelenggara pemerintah baru bisa lebih fokus dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil.

Seperti Seko yang selama ini Dirga rasa berada di pinggir prioritas pembangunan.

"Pengalaman hidup di Seko menunjukkan bahwa kebijakan yang dekat secara administratif lebih mudah dirasakan manfaatnya. Karena itu, pemekaran wilayah perlu dipandang sebagai alat kebijakan yang rasional dan sah, untuk memperkuat pelayanan dan mempercepat pembangunan dari wilayah pinggiran," terangnya.

Dirga menerangkan pemekaran wilayah bisa menjadi pilihan jika disiapkan dengan perhitungan fiskal dan kelembagaan yang matang.

Pemuda asal Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Mahfud, berpendapat sama dengan Dirga.

Mahfud menilai tuntutan itu timbul karena keresahan masyarakat yang menginginkan kesejahteraan.

Terutama pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah di Luwu Raya (Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur).

Kata Mahfud, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Luwu Raya menghadapi anomali pembangunan.