Pemekaran Provinsi Luwu Raya Semakin Terbuka, Rusli Sunali Rencanakan Ketemu Komisi II DPR RI

"Iya, ini yang kita perjuangkan secara bersamaan. Mudah-mudahan ada respons positif dari Pemerintah Pusat,” tambah mantan Ketua DPRD Luwu itu.

Terkait rencana pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, Rusli menyebut seluruh persyaratan administratif sebenarnya telah terpenuhi.

“Terus yang kedua, terkait dengan Luwu Tengah ini, Dinda, semua persyaratan secara administrasi itu sudah terpenuhi. Baik itu rekomendasi dari DPRD Kabupaten maupun SK keputusan dari Bupati," ujarnya. 

"Begitupun juga dengan DPRD Provinsi sudah melakukan persetujuan dengan SK Gubernur,” tambahnya.

Ia menambahkan, persetujuan tersebut sudah dikeluarkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

“dan dikeluarkan pada saat Pak Syahrul (Yasin Limpo) sebagai Gubernur. Itu kalau Luwu Tengah,” katanya.

Meski demikian, Rusli mengakui saat ini masih ada kendala berupa kebijakan moratorium pemekaran daerah.

“Inilah yang sementara kita pahami, bahwa mekanismenya itu sekarang ini kan moratorium untuk sementara,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan khusus untuk membuka jalan pemekaran Luwu Raya.

“Tapi itu makanya kami ke DPR RI dan Kementerian, mudah-mudahan Pemerintah Pusat melahirkan kebijakan yang sifatnya diskresi untuk pemekaran Luwu Raya dengan Luwu Tengah,” jelasnya.