Provinsi Luwu Raya
Bakar Ban dan Blokade Jalan, Mahasiswa Tagih Dukungan Wali Kota Palopo untuk Provinsi Luwu Raya
Mereka juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan segera mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Ringkasan Berita:
- Para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
- Mereka juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan segera mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran Provinsi Luwu Raya.
TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tana Luwu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (2/2/2026) malam.
Dalam aksi tersebut, demonstran membentangkan kain hitam sepanjang delapan meter bertuliskan “Selamat Datang di Provinsi Luwu Raya”.
Mereka juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Mereka juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan segera mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Selain itu, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Luwu Raya.
Demonstran juga meminta Yang Mulia Datu Luwu bersama kepala daerah se-Luwu Raya membentuk tim percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya di masing-masing kabupaten/kota.
Mereka turut mendorong kepala daerah se-Luwu Raya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat hingga perangkat desa agar gerakan pemekaran semakin masif.
Baca juga: 2 Jam Gubernur Sulsel Bersama Kapolda-Pangdam dan 4 Kepala Daerah Bahas Pemekaran Luwu Raya
Dalam aksi tersebut, massa menutup setengah badan jalan.
Akibatnya, lalu lintas dialihkan ke jalan lain.
Para demonstran bergantian menyampaikan orasi.
Salah seorang orator mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Palopo terkait dukungan pemekaran provinsi.
“Bupati Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu sudah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Lalu ke mana Wali Kota Palopo? Kenapa hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap cita-cita Wija To Luwu,” ujar orator menggunakan pengeras suara.
Ia menegaskan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan tujuan utama perjuangan masyarakat.
Sementara itu, orator lainnya menyampaikan gerakan tersebut bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Presidium-Rakyat-Tana-Luwu-berunjuk-rasa-di-depan-Kantor-Wali-Kota-Palopo.jpg)