Pengamat: Jangan Hanya Cabut Bansos, Beri Efek Jera dan Edukasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah terus menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol). 

Lebih dari 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat dalam laporan tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret lebih dari 228.000 penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena terindikasi menyalahgunakan bansos untuk aktivitas judol.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Lukman Irwan, menilai penerima bansos terlibat judol harus disanksi tegas.

“Jadi dikeluarkan, bahkan ada mekanisme sanksi lanjutan harus diberikan supaya memberikan efek jera. Kelompok penerima bansos lain tak mencoba-coba menyalahgunakan,” tegasnya, Kamis (9/10/2025).

Ia menyebut bansos yang digunakan untuk judol sudah termasuk penyelewengan bantuan.

Jika tidak ditindak, dikhawatirkan akan diikuti oleh penerima lain.

Baca juga: Ketahuan Main Judol dan Satu KK dengan ASN, Warga Maros Dicoret dari Daftar Penerima Bansos

3 Rekomendasi Perbaikan

Andi Lukman menyarankan tiga hal untuk mencegah kasus serupa:

SOP Pengawasan di Tingkat Bawah

Bantuan sosial harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan agar implementasi kebijakan berdampak langsung pada kelompok sasaran.

Evaluasi Berkala

Pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan program bansos berjalan sesuai target dan tidak disalahgunakan.

Sanksi Terukur

Sanksi harus diberikan kepada penerima yang menyalahgunakan bantuan, bukan kepada seluruh penerima. Tujuannya untuk memberi efek jera.

“Saya kira tiga hal ini menuntut ada perubahan tata kelola disesuaikan dengan standar yang ketat demi memastikan segala fasilitas diberikan kepada masyarakat benar-benar dimanfaatkan menopang kebutuhan dasarnya,” jelasnya.

Pelatihan dan Edukasi Keuangan

Andi Lukman juga mendorong pemerintah memberi pelatihan keterampilan dan edukasi keuangan kepada penerima bansos.

Menurutnya, bansos harus disertai upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Artinya bukan hanya pemenuhan dasar. Kelompok masyarakat miskin harus diberdayakan agar bisa mengakses lapangan kerja,” tuturnya. (*)