BBM di Bone Dijual ke Sulawesi Tenggara dan Morowali, Oknum Aparat Desa Disebut Jadi Mafia

WATAMPONE, TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muhammad Idris Rahman, mengklaim kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bone, Sulsel bukan karena pasokan yang kurang, melainkan akibat permainan sejumlah oknum yang menguasai distribusi.

Pernyataan ini menjadi tamparan bagi pihak-pihak terkait, sebab menunjukkan bahwa krisis BBM di Bone bersumber dari masalah tata kelola dan pengawasan, bukan masalah logistik.

Dalam konteks ini, kelangkaan BBM harus dilihat sebagai persoalan struktural yang mengorbankan hak masyarakat mendapatkan akses energi secara adil.

Andi Alang—sapaan akrabnya—mengaku bahwa jatah BBM untuk Bone sebenarnya mencukupi kebutuhan daerah, namun faktanya sebagian besar justru disalurkan keluar daerah.

“BBM itu tidak langka, yang bikin langka karena ada oknum-oknum yang main. Banyak yang kumpulkan lalu dibawa ke Tenggara, ke Morowali. Itu yang bikin masyarakat Bone susah dapat BBM,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Sudah Dua Pekan BBM Langka di Bone, Solar Dijual ke Kolaka

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kebocoran distribusi yang melibatkan jaringan lintas daerah, dan jika benar, berarti ada persoalan serius dalam sistem pengawasan di tingkat SPBU hingga aparat pemerintah daerah.

Dari hasil pemantauan lapangan yang dilakukannya hampir setiap hari, Andi Alang menemukan indikasi praktik penimbunan dan pengisian BBM menggunakan jerigen secara masif.

Ia juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan rekomendasi dari dinas teknis, seperti pertanian, perikanan, dan koperasi.

“Seharusnya dinas pertanian, perikanan, koperasi itu mengawasi langsung penggunaan rekomendasi. Tapi faktanya rekomendasi itu dipakai berulang-ulang. Ada rekomendasi 100 liter dipakai terus, bahkan ada yang sampai 1000 liter. Itu kan tidak masuk akal kecuali untuk kapal besar. Tapi kapal besar sudah tidak boleh karena punya GT,” jelasnya.

Baca juga: Curhat Sopir Petepete 2 Pekan BBM Langka, Kalau Tidak Antre, Saya Sudah 2 Kali Cari Penumpang

Ini menunjukkan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan untuk memperoleh BBM subsidi secara berlebihan, sehingga memperparah kelangkaan di tingkat konsumen biasa.

Lebih jauh, Idris menyoroti dugaan keterlibatan aparat desa dalam permainan distribusi BBM bersubsidi.

“Sudah banyak diberitakan di media ada oknum Sekdes yang main, tapi kenapa tidak diperiksa? Kenapa tidak dipanggil? Ini yang membuat saya bingung,” tegasnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas mafia BBM.

Jika benar ada keterlibatan perangkat desa, maka permasalahan BBM di Bone bukan sekadar isu ekonomi, melainkan sudah masuk ranah etika dan integritas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi II DPRD Bone berencana memanggil seluruh pengelola SPBU di Bone dalam rapat resmi bulan ini.