BBM di Lutim Langka, DPRD Panggil Pertamina dan Minta SPBU ‘Nakal’ Ditindak

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR – Menyusul antrean panjang dan kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Komisi II DPRD Lutim memanggil pihak Pertamina, Dinas Koperindag, dan kepolisian untuk duduk bersama membahas solusi.

Pertemuan ini akan dikemas dalam bentuk focus group discussion guna memastikan ketersediaan BBM tetap terpenuhi dan distribusinya tepat sasaran.

 Anggota DPRD Lutim, Rusdi Layong (Partai Gelora), mengatakan pihaknya juga meminta Dinas Koperindag menertibkan pengecer BBM ilegal.

“Kami mendorong Pertamina untuk transparan dalam penyaluran dan memastikan pasokan sesuai kuota tanpa pengurangan di setiap SPBU,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Rusdi menilai perlu penambahan jam operasional di fuel terminal dan SPBU tertentu, serta penyalur BBM di daerah terpencil agar akses energi merata.

Ia juga mendorong pemerintah mengajukan penambahan kuota BBM ke Pertamina.

Berdasarkan temuan lapangan, kelangkaan dipicu meningkatnya konsumsi, indikasi penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran, pengurangan pasokan di sejumlah SPBU, dan keterlambatan sandar kapal Pertamina.

“Jika terbukti ada SPBU ‘nakal’, Pertamina harus menindak tegas,” tegasnya.

Baca juga: Antrean Mobil di SPBU Tomoni Viral, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman

 
Seruan Sidak dan Informasi Resmi

Legislator PKS, Primaya Eyza Purnama, meminta Pemkab Lutim melakukan sidak dan Dinas Koperindag memberikan penjelasan resmi untuk menenangkan masyarakat.

“Penanggulangan kelangkaan BBM harus mengantisipasi keresahan sosial, panic buying, dan penimbunan akibat isu yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
 
Kepala Dinas Dagkop UKMP Lutim, Senfry Oktavianus, menegaskan antrean bukan akibat kelangkaan, melainkan penyesuaian distribusi karena kapal Pertamina baru sandar di Depot Karang-karangan.

Distribusi sempat dibatasi dari 16 ribu KL menjadi 8 ribu KL per hari, namun kini sudah kembali normal.

Meski begitu, tiga SPBU (Wasuponda, Matompi, dan Burau) sempat belum beroperasi karena kendala teknis pembayaran.

Absennya Pertamax di sejumlah SPBU juga memicu antrean.

Senfry meminta Pertamina menjaga stok Pertamax nonsubsidi agar masyarakat punya alternatif.