Warga Nilai Relokasi Kantor DPRD Makassar Hanya Boros Anggaran

 TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor DPRD Makassar akan dipindahkan.

Wacana itu muncul setelah kantor DPRD Makassar dibakar pada Jumat (29/8/2025).

Ada yang menilai lokasinya di Jl AP Pettarani sudah tidak representatif.

Selain karena lokasi lahan yang dianggap kurang memadai, keberadaan kantor DPRD Makassar kerap menimbulkan kemacetan saat aksi unjuk rasa.

Penjual buah di Jl Letjen Hertasning, Daeng Gassing (55), mengaku menyerahkan sepenuhnya rencana pemindahan itu ke pemerintah.

Baca juga: Pengamat UIN: Gedung DPRD Makassar Tidak Lagi Representatif, Biringkanaya-Tamalanrea Opsi Lokasi

"Ya, terserah pemerintahnya, mau dipindahkan bisa, mau (tetap) di sini bisa," ucap Daeng Gassing saat ditemui, Kamis (18/9/2025).

Penjual buah asal Kabupaten Gowa ini berharap pembangunan gedung baru DPRD Kota Makassar, tetap di lokasi yang sama.

Sebab, beberapa dari wakil rakyat di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa ini juga kerap membeli buah yang ia jajakan.

"Ada juga beberapa (anggota dewan biasa singgah beli). Jadi mungkin bagusnya tetap di sini karena di tengah-tengah kota," ujarnya.

Daeng Gassing tak mengetahuinya nama-nama anggota dewan yang kerap singgah berbelanja buah di lapak mobil pikap miliknya.

Hanya saja, ayah enam orang anak ini mengaku mengenali anggota dewan itu dari wajahnya.

"Kalau mukanya tahu, kalau namanya saya tidak tahu. Ada tiga empat orang biasa datang belanja," terangnya.

Mereka kerap berbelanja buah jenis jeruk dan mangga.

"Dalam sebulan biasanya dua kali lah singgah belanja, kadang beli jeruk, mangga," sebutnya.

Daeng Gassing sudah 18 tahun terakhir berjualan buah di tepi jalan dekat pertigaan Jl Letjen Hertasning-AP Pettarani.

Hal senada diungkapkan penjual dan jasa service jam tangan, sejajaran tempat jualan Daeng Gassing, Ali (21).

"Kalau menurut saya lebih bagus tetap di sini. Karena kalau dikasih pindah kan, pasti anggarannya akan naik," kata Ali.

Menurutnya Ali, jika gedung DPRD Kota Makassar tetap dibangun di lokasi yang sama, maka kebutuhan anggaran pembangunan tidak memerlukan pengadaan lahan baru.

"Beberapa puing-puing juga masih ada, artinya kan mungkin masih ada yang bisa digunakan. Kalau pindah kan, pasti bertambah anggarannya karena dari nol," sebut Ali yang juga sarjana Ilmu Komunikasi.

Di lain sisi, keberadaan anggota DPRD berkantor di lokasi saat ini, menurut Ali juga membawa keberkahan bagi usahanya.

Sebab, beberapa dari mereka kerap ada yang singgah untuk service jam atau sekedar ganti baterai.

"Jarang kalau beli jam, karena mungkin sudah ada tempatnya. Kalau ganti baterai ada beberapa," sebutnya.

Ali mengaku tak tahu nama-nama anggota DPR yang pernah singgah di lapak jualan jamnya.

Ia mengetahui sosok anggota dewan itu dari penanda yang menempel di bajunya.

"Kalau nama saya tidak tahu, saya tahunya itu anggota DPR dari emblem bajunya," ucapnya.