DPRD Makassar Dukung Pemkot Tangani Banjir Manggala, Usul Kolam Retensi Dibangun

Ringkasan Berita:

• Wilayah Manggala seharusnya tidak menjadi daerah rawan banjir karena secara geografis berada di kawasan relatif tinggi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menilai Pemerintah Kota Makassar menunjukkan langkah cepat dalam menangani banjir di wilayah Kecamatan Manggala. 

Meski demikian, ia menekankan agar penanganan dilakukan secara serius dan komprehensif agar masalah banjir tidak terus berulang.

Menurut Azwar, wilayah Manggala seharusnya tidak menjadi daerah rawan banjir karena secara geografis berada di kawasan relatif tinggi. 

Karena itu, ia menduga terdapat kesalahan dalam penanganan sebelumnya yang menyebabkan banjir tetap terjadi.

"Tapi ini memang kami yang selalu meminta bahwa harus ada keseriusan Pemerintah Kota untuk penanganan banjir di Manggala khususnya,” katanya kepada Tribun Timur, Jumat (13/2/2026).

Politisi PKS itu mengaku, munculnya beberapa langkah yang dilakukan pemerintah saat ini mulai memberikan harapan bagi masyarakat.

Baca juga: Alasan DPRD Makassar Minta Penggusuran PKL Losari dan GOR Sudiang Ditunda

"Alhamdulillah mulai ada saya lihat titik-titik yang menggembirakan yang mereka mulai bekerja, saya lihat ada berita kemarin,” katanya.

DPRD, kata Azwar, mendukung penuh upaya Pemerintah Kota dalam mengatasi persoalan banjir, namun langkah yang diambil harus menyeluruh dan tidak bersifat sementara.

“Kita dukung upaya Pemerintah Kota untuk mengatasi banjir, cuma memang harus dilakukan secara komprehensif semua. Kalau tidak, jangan kayak tambal sulam saja akhirnya tidak membantu sama sekali penanganan banjir itu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menambah fasilitas penampungan air seperti kolam retensi atau kolam regulasi di kawasan tersebut untuk mengurangi potensi genangan saat hujan deras.

"Dicari di mana tempatnya, saya pernah mengusulkan juga yang banjir itu, yang memang sudah langganan banjir yang memang cekungan, tidak apa-apa direlokasi warga tapi kasih relokasi yang wajar dan memang layak,” jelasnya.

Jika relokasi warga dilakukan untuk pembangunan waduk atau kolam retensi, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak.

“Pemerintah Kota harus memberikan kompensasi itu, relokasi, dan jadikan itu misalkan waduk tunggu baru sehingga bisa menangani banjir," ungkapnya 

"Dan tidak ada lagi banjir warga karena di situ nanti sudah jadi kolam retensi atau kolam serapan, kolam tunggu kan,” tambah dia.