DPRD Makassar Tunggu Usulan Pemkot Susun Perda LGBT

Ringkasan Berita:

• DPRD Makassar menyatakan siap membahas wacana Ranperda LGBT yang dinilai penting menyusul meningkatnya fenomena LGBT di Kota Makassar. 
• Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika mengatakan pembahasan akan dilakukan setelah naskah akademik resmi dari Pemkot Makassar masuk ke DPRD.
• Andi Suharmika menyebut DPRD belum melakukan pembahasan mendalam dengan Pemerintah Kota Makassar terkait substansi regulasi LGBT tersebut. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — DPRD Makassar mendukung wacana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Fenomena LGBT di Makassar akhir-akhir ini dinilai meningkat.

DPRD Makassar menunggu dokumen resmi Pemkot Makassar untuk membahas kebijkan tersebut.

“Belum ada naskah akademik masuk di DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, saat ditemui di Gedung sementara DPRD Makassar, Senin (25/5/2026).

DPRD Makassar siap menjalankan proses pembahasan apabila Pemerintah Kota Makassar menyodorkan naskah akademik.

"Tentunya kami di DPRD siap menjalankan dan membahas di tingkat Bapemperda,” ungkapnya.

Baca juga: Anggota DPRD Makassar Minta RT/RW Cepat Laporkan Aktivitas Mencurigakan ke Polisi

Pembahasan lebih detail mengenai substansi maupun arah regulasi akan dibicarakan lebih lanjut bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Politisi Golkar itu mengaku belum ada pembicaraan mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.

"Kami belum mendiskusikan jauh sama pemerintah kota, apakah nanti ini menjadi usulan pemerintah kota, apakah DPRD," ujarnya,

Apabila menjadi usulan inisiatif DPRD, pihaknya membuka kemungkinan segera menyusun naskah akademik sekaligus proses penganggarannya.

Isu LGBT perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat di Kota Makassar.

“Isu ini sangat bagus. Mungkin pemerintah kota bisa sikapi secara dalam,” jelasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mengatakan pihaknya akan segera membuat regulasi terkait maraknya pelaku LGBT.

Penyusunan aturan tersebut akan dilakukan bersama DPRD sebagai bentuk penataan kebijakan di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Menurut dia, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum yang jelas di masyarakat.

“Ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan legislatif untuk memastikan ada aturan yang jelas,” katanya.

Ia menilai, keberadaan payung hukum penting agar pemerintah tidak berada dalam situasi tanpa kepastian dalam menangani persoalan sosial.

“Kita tidak ingin terjebak dalam kondisi tanpa aturan. Ini harus ada ketegasan,” ujarnya.