DPRD Makassar Dukung Pemkot Tangani Banjir Manggala, Usul Kolam Retensi Dibangun

Adapun kata Azwar, pentingnya perhitungan yang matang agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses penanganan banjir tersebut.

“Tapi jangan dirugikan warga, harus dikalkulasi baik-baik warga kalau memang mau direlokasi kasih kompensasi yang memang layak,” jelasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Pemkot Makassar sejatinya telah memiliki kajian untuk menangani persoalan banjir di Kota Makassar. 

Untuk memitigasi persoalan klasik tersebut, Munafri menggandeng akademisi asal Universitas Hasanuddin (Unhas). 

Kendati demikian, kolaborasi lintas sektor tetap harus dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil kajian antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel perlu dibahas bersama. 

"Kajian ini akan kita dudukkan sama-sama untuk memanggil, mengajak seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya," katanya.

Munafri mengatakan, persoalan banjir bukan tanggung jawab Kota Makassar sendirian. 

Semua pemangku kebijakan, termasuk masyarakat harus andil dalam mencegah terjadinya bencana banjir. 

Selain normalisasi drainase, Pemkot Makassar juga mempertimbangkan pembangunan tanggul sebagai solusi jangka panjang. 

Rencana tersebut masih akan melalui kajian teknis dan perhitungan desain.

Munafri turut menyinggung peran Waduk Nipah-Nipah yang saat ini diperkirakan baru terisi sekitar 33 persen dari kapasitasnya. 

Untuk mengoptimalkan pengendalian banjir, pemerintah membuka opsi penambahan kolam retensi.

Termasuk kemungkinan pembebasan lahan di titik tertentu yang paling terdampak, meski masih sebatas wacana.(*)