Reses Bukan Ajang Titip Keinginan, Harus Selaras RPJMD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menegaskan pentingnya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD. 

Menurutnya, reses bukan sekadar forum menampung seluruh keinginan warga, melainkan ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah kota.

"Reses itu yang benar adalah mempertemukan antara apa yang berkembang di masyarakat, bottom up nya, dengan apa yang tercantum di dalam RPJMD kita,” katanya kepada Tribun Timur, Rabu (25/2/2026).

Tanpa pola yang jelas, kata Legislator PKS itu, reses berpotensi hanya menjadi ajang penyampaian berbagai keinginan yang belum tentu menjadi prioritas.

“Karena kalau tidak dipola seperti itu, yang ada itu adalah keinginan-keinginan masyarakat disampaikan semua padahal belum tentu itu yang prioritas,” ungkapnya.

Ia menekankan, prioritas pembangunan haruslah program yang benar-benar menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.

“Yang disebut dengan prioritas itu adalah program yang ketika dia hadir, dia menyelesaikan masalahnya masyarakat, solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) Manggala, Hartono mengakui persoalan infrastruktur masih menjadi isu dominan. 

Drainase, perbaikan jalan, hingga persoalan persampahan hampir selalu muncul dalam setiap reses.

"Kalau bicara infrastruktur pasti drainase, pasti jalan yang butuh atensi, kemudian persampahan, itu pasti,” ungkapnya.

Namun demikian, ia juga mendorong masyarakat untuk mulai melihat peluang lain yang sejalan dengan visi pembangunan Wali Kota Makassar, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Tetapi saya mencoba mendorong masyarakat agar yang diaspirasikan itu bersesuaian dengan visi misinya Pak Wali,” kata dia.

Hartono mencontohkan, dalam misi pertama kepala daerah, terdapat fokus pada pembangunan kemandirian ekonomi yang dapat diterjemahkan dalam berbagai program seperti urban farming maupun bantuan modal usaha.

“Kemandirian ekonomi itu banyak penerjemahannya, ada urban farmingnya, ada bantuan modal usahanya, itu semua,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai masyarakat perlu diedukasi agar aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak lepas dari kerangka RPJMD sebagai acuan pembangunan lima tahunan.