Ekonom Unismuh Makassar: BI Rate Naik Berdampak ke Kredit hingga Dunia Usaha

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, suku bunga Deposit Facility juga naik menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Rendra Anggoro, menilai langkah yang diambil BI dapat sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan itu juga dinilai untuk mengendalikan tekanan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Secara teori, langkah ini memang sering digunakan bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Ketika suku bunga naik, dana asing cenderung tetap masuk atau bertahan di Indonesia karena imbal hasil investasi menjadi lebih menarik,” kata Rendra, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Rabu (10/6/2026).

Menurut Rendra, dari sisi makroekonomi, kenaikan suku bunga dapat membantu menahan pelemahan rupiah sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, jika tekanan terhadap nilai tukar dan potensi inflasi cukup besar, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang rasional.

Baca juga: Siap-siap Cicilan Naik, BI Rate Melonjak ke 5,25 Persen

Meski demikian, Rendra mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga juga membawa konsekuensi terhadap sektor riil.

Salah satunya adalah potensi meningkatnya biaya kredit perbankan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

“Kredit perbankan berpotensi menjadi lebih mahal. Dunia usaha bisa lebih berhati-hati melakukan ekspansi karena biaya pinjaman meningkat. Masyarakat yang memiliki cicilan berbunga mengambang juga dapat merasakan beban yang lebih besar,” katanya.

Ia mengibaratkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai obat yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun tetap memiliki efek samping terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Wakil Dekan 3 FEB Unismuh Makassar itu juga menilai perdebatan utama bukan terletak pada tepat atau tidaknya kebijakan tersebut.

Melainkan pada perbandingan antara manfaat menjaga stabilitas rupiah dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

“Hemat saya, pertanyaan utamanya bukan apakah kebijakan ini tepat atau tidak, melainkan apakah manfaat menjaga stabilitas rupiah lebih besar daripada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Dalam kondisi ketidakpastian global, bank sentral sering kali harus memilih stabilitas terlebih dahulu agar gejolak ekonomi tidak semakin besar,” jelasnya.

Karena itu, Rendra memandang kenaikan BI-Rate sebagai langkah preventif yang wajar dilakukan otoritas moneter saat ini.

Namun, dampaknya terhadap sektor riil dinilai tetap perlu mendapat perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan.(*)