PJJ Dinilai Tak Maksimal, Presma UINAM Singgung Hak Mahasiswa Soal UKT

Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel itu menilai, kebijakan kuliah daring sejatinya bukan hal baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Selama ini, perguruan tinggi telah menjalankan sistem pembelajaran hybrid yang memadukan metode luring dan daring.

Bahkan, pengalaman pembelajaran secara penuh melalui sistem daring sudah pernah diterapkan secara luas pada masa pandemi COVID-19.

“Ini bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Jadi bukan sesuatu yang aneh, dan tidak perlu disikapi secara berlebihan,” Adi Suryadi, merespons SE Mendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026, Rabu (8/4/2026).

Dalam edaran tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyiapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai respons terhadap krisis energi.

Kebijakan itu memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan kuliah daring bagi mahasiswa.

Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan PJJ sangat bergantung pada kemampuan adaptasi para dosen serta kesiapan sistem pembelajaran yang digunakan.

Menurut Adi Suryadi, tanpa standar yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi membuat proses belajar mengajar menjadi tidak produktif.

“Kalau tidak ada kontrol, pembelajaran daring bisa hanya menjadi formalitas. Itu yang harus dihindari,” tegasnya.

Ia menjelaskan, salah satu kelemahan PJJ adalah potensi pembelajaran satu arah.

Dalam kondisi ini, dosen hanya menyampaikan materi tanpa interaksi aktif dengan mahasiswa.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

Ket foto: PJJ MAHASISWA - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Zulhamdi Zuhafid menilai kebijakan PJJ belum bisa diterapkan maksimal. Persoalan interaksi dengan dosen menurun, keterbatasan jaringan di pelosok hingga hak mahasiswa usai membayar UKT jadi pertimbangan. Meskipun diakui PJJ bisa menekan konsumsi BBM
Dok : Zulhamdi