Ketua BEM di Makassar Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh

Ringkasan Berita:

• Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa tidak semua mata kuliah akan diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
• ‎Penerapan PJJ menyesuaikan dengan kesiapan dan karakteristik program studi, serta mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran.

‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka merespons dinamika energi global akibat perang di Timur Tengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026.
‎
‎Isi surat edaran tersebut mengatur penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester 5 ke atas.
‎
‎Namun dijelaskan bahwa PJJ tidak berlaku untuk semua program studi.
‎
‎Penerapannya menyesuaikan dengan kesiapan dan karakteristik program studi, serta mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran.
‎
‎Meski demikian, rencana penerapan kebijakan ini menuai kritik dari kalangan mahasiswa.
‎
‎Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin, Maulana Syarif Ibrahim, mengatakan semester 5 ke atas merupakan fase yang sangat krusial bagi mahasiswa.
‎
‎Pada semester ini, mahasiswa mulai mengintegrasikan teori-teori dasar ke dalam pemodelan tingkat lanjut, studi kasus nyata, hingga penyusunan tugas akhir.

Baca juga: OSMB & PKBJJ UT Makassar Bekali 1.619 Mahasiswa Baru Hadapi Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

‎Menurutnya, pada fase tersebut pembelajaran seharusnya lebih interaktif dan berlangsung secara real time, dengan dialektika yang kuat antara sesama mahasiswa maupun dengan dosen.
‎
‎Ia menilai PJJ justru mereduksi ruang interaksi tersebut.
‎
‎Selain itu, PJJ juga dinilai mengurangi ruang fisik antarmahasiswa yang berdampak pada kehidupan sosial dan organisasi.
‎
‎“Kondisi ini berpotensi membuat mahasiswa lulus secara administratif, tetapi tidak matang secara sosial. Menurut saya, PJJ bukan upaya mendorong kemandirian akademis, tetapi penelantaran akademik,” ujarnya kepada Tribun.-Timur.Com, Rabu (8/4/2026).
‎
‎Ia juga menyoroti hasil evaluasi PJJ sebelumnya, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan fasilitas dan akses internet di kalangan mahasiswa, seperti laptop, jaringan wifi, kuota, maupun perangkat pendukung lainnya.
‎
‎Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendiskriminasi mahasiswa yang tidak mampu menyediakan fasilitas belajar secara mandiri.

Baca juga: Unhas Segera Terapkan Sistem PJJ, Platform Digital Sudah Siap

‎Selain itu, ia menilai terdapat celah dalam evaluasi pembelajaran daring yang rentan terhadap manipulasi, sebagaimana terjadi pada pelaksanaan PJJ sebelumnya.
‎
‎“PJJ berpotensi menormalisasi penurunan kualitas akademik untuk efisiensi operasional,” katanya.
‎
‎Pertanyaan lain yang muncul adalah terkait pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa semester 5 ke atas jika PJJ diterapkan.
‎
‎Maulana mempertanyakan penggunaan UKT apabila aktivitas pembelajaran tidak lagi berlangsung secara langsung di kampus.
‎
‎Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Muhammad Zulhamdi Zuhafid, juga menyoroti pengalaman PJJ pada masa pandemi Covid-19 yang dinilai tidak maksimal dalam proses belajar-mengajar.
‎
‎Menurutnya, banyak mahasiswa menganggap PJJ sebagai metode yang lebih mudah karena dilakukan dari rumah atau kos, namun tidak efektif dalam memahami materi dari dosen.
‎
‎Hal ini dinilai dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan.
‎
‎Ia juga menyoroti persoalan akses jaringan yang menjadi kendala besar bagi mahasiswa di wilayah pelosok.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut membuat mahasiswa tidak dapat mengikuti PJJ secara maksimal.
‎
‎Oleh karena itu, ia menilai kebijakan ini harus mempertimbangkan kondisi mahasiswa di daerah dengan keterbatasan akses.
‎
‎“Saran saya, pemerintah harus menghadirkan akses jaringan sementara, baik menggunakan Starlink atau lainnya, sembari menyiapkan infrastruktur yang lebih merata,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa tidak semua mata kuliah akan diberlakukan PJJ.
‎
‎Ia menyebut mata kuliah yang menuntut pertemuan intensif dan praktikum tidak akan dilakukan secara daring.
‎
‎“Mata kuliah yang intensif seperti perhitungan, penurunan rumus, atau praktikum tidak bisa PJJ. Masa kedokteran hewan membedah hewan melalui PJJ?” katanya di Kantor Kemendiktisaintek, Senin (6/4/2026).
‎
‎Dalam surat edaran tersebut juga diatur penyesuaian pola kerja dosen di lingkungan Kemendiktisaintek.
‎
‎Jadwal kerja dosen disesuaikan agar perguruan tinggi dapat melakukan efisiensi tanpa mengganggu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.(*)