PJJ Dinilai Tak Maksimal, Presma UINAM Singgung Hak Mahasiswa Soal UKT

Dengan begitu PJJ tentu tidak maksimal bagi mahasiswa tersebut.

Pemerintah disebutnya perlu menjadikan kebijakan ini momentum memperbaiki infrastruktur jaringan.

Sebab di masa depan Pendidikan sudah berbasis digital.

"Akses jaringan internet yang tidak merata menjadi kendala besar bagi mahasiswa di pelosok-pelosok dalam mengikuti PJJ," kata dia.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan akses jaringan sementara, seperti menggunakan Starlink, sambil mengembangkan infrastruktur jaringan yang lebih baik di masa depan"

"Dengan demikian, mahasiswa dapat mengikuti PJJ dengan lebih efektif dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan," sambungnya.

Di sisi lain, Zulhamdi menilai memang kebijakan PJJ bisa jadi solusi menyikapi krisis energi.

Dengan mahasiswa hanya kuliah dari rumah, konsumsi harian Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa ditekan.

Konsumsi BBM dari kendaraan mahasiswa dari rumah ke kampus bisa terpangkas.

"PJJ juga memiliki dampak positif dalam mengurangi konsumsi BBM di tengah krisis energi global. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi transisi energi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di daerah-daerah, terutama di pelosok-pelosok yang masih memiliki akses terbatas," katanya.

Zulhamdi menyebut mahasiswa UINAM masih menuntut pemenuhan hak terhadap fasilitas kampus.

Sehingga kebijakan PJJ menurutnya sulit disepakati.

"Kalau di UINAM saya rasa teman-teman mahasiswa belum menerima kebijakan ini, lagi-lagi persoalan hak asasinya kami yang harus dipenuhi karena telah membayarkan UKT. Dari tahun kemarin ini selalu menjadi salah satu agenda konsolidasinya kami. Sehingga mayoritas mahasiswa UINAM tidak menerima kebijakan ini. Ini soal hak dan kewajiban negara dan kampus," katanya.

Sementara itu Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Adi Suryadi Culla, mengingatkan PJJ perlu pengawasan dan standar yang jelas dalam pelaksanaannya.

Tanpa itu, kebijakan ini berisiko menurunkan mutu pendidikan.