Ketua DPRD Bone Tak Dipercaya 35 Anggotanya, Pengamat Politik Risal Pauzi: Harus Lihat Mendalam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Posisi Andi Tenri Walinonong sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone sedang digoyang.

Sebanyak 35 dari 45 anggota parlemen Bone menyampaikan mosi tidak percaya kepada politisi muda Gerindra ini.

Menariknya, tujuh di antara penandatangan mosi tidak percaya itu merupakan rekan fraksi Andi Walinonong.

Andi Walinonong dinilai telah mencederai marwah DPRD Bone karena melanggar tata tertib dan kode etik.

Pemilik 7.828 suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 itu dianggap mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pribadi, mengabaikan hasil kesepakatan bersama.

Tak hanya itu, Andi Walinonong jarang hadir dalam rapat-rapat penting, di antaranya pembahasan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeraH (APBD) perubahan.  

Mosi tidak percaya kepada Andi Walinonong telah berada di meja Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Bone.

Pengamat Politik Risal Pauzi mengatakan, polemik internal di Parlemen Bone perlu dilihat secara mendalam.

Pasalnya, anggota DPRD punya hak secara personal, tapi kalau sebagai pimpinan terikat pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Makanya, menurut dia, Andi Walinonong sebagai Ketua DPRD sejatinya memfasilitasi keseluruhan anggotanya untuk menyampaikan aspirasi, menyatakan pendapat, termasuk dalam rapat.

“Secara etik pimpinan DPRD, konsekuensi pimpinan DPRD itu lebih pada mengayomi anggota, sehingga dengan kondisi seperti ini menjadi perhatian serius anggota DPRD. Ini bukan personal (Andi Walinonong), tapi pada etika jabatannya,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: DPRD Bone Memanas, Geng Adriani Page Mosi Tak Percaya Ketua, Kelompok Andi Tenri Walinonong Bertahan

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) ini menyebut, tindakan Andi Walinonong tentu menjadi perhatian khusus BKD.

Begitu pun dengan Partai Gerindra sebagai partai yang mengusungnya.

Pembinaan bisa saja diberikan kepada alumni Fakultas Hukum Unhas tersebut. Upaya lain dengan pendekatan agar ada perbaikan kinerja.