Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar ini melanjutkan paparannya, hasil rapat kerja mitra Komisi C meminta agar kinerja personel dan pelayanan masyarakat dimaksimalkan.

“Kami mengusulkan pentingnya mengakomodir usulan penambahan anggaran yang diajukan mitra Komisi C dengan mengacu pada aturan hukum dan regulasi yang ada,” paparnya.

Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat menekankan peningkatan layanan publik.

Misalnya peningkatan kapasitas layanan rumah sakit, penambahan anggaran UPT Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Dinas Sosial.

Selanjutnya anggaran perencanaan renovasi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta penambahan anggaran material dan family kit pascabencana.

Legislator Demokrat Makassar ini juga menekankan pentingnya penambahan anggaran sosialisasi anti-bullying di sekolah untuk anak dan tenaga pendidik.

Termasuk tambahan anggaran peningkatan cakupan perlindungan pekerja rentan tahun 2025.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut positif catatan dan saran DPRD Makassar.

Catatan tersebut menjadi dasar perangkat daerah untuk mengajukan usulan program dan kegiatan dalam perubahan.

“Rekomendasi ini akan distensi pasti. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan termasuk bagaimana mensupport program unggulan yang tidak terakomodir di pokok,” jelasnya.

“Inilah yang akan kita push supaya program ini bisa jalan maksimal. Contoh di kominfo itu untuk merepsoon lontara +,” tutup Munafri. (*)