Komisi D Dukung Seragam Sekolah Gratis Makassar, Dorong Perbaikan Komunikasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. 

Bagi banyak orang tua, kebijakan ini bukan sekadar kain yang membungkus tubuh anak-anak mereka, melainkan bentuk perhatian nyata pemerintah kota dalam meringankan beban biaya pendidikan.

Di tengah harapan itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan dukungan penuhnya agar program ini terus berlanjut dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Politisi NasDem itu menegaskan dukungan penuh terhadap program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA). 

Menurutnya, program ini telah berjalan baik di tingkat SD dan SMP serta sangat membantu meringankan beban orang tua dalam pengadaan seragam sekolah bagi anak-anak mereka.

"Seragam gratis ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Program ini membantu meringankan beban orang tua, khususnya untuk pengadaan seragam. Karena itu, Komisi D sejak awal selalu mendukung," tegas Ari Ashari, Jumat (22/8/2025).

Sekretaria NasDem Kota Makassar itu menegaskan kembali bahwa Komisi D DPRD tidak pernah mempermasalahkan program seragam gratis. 

Justru, pihaknya mendukung penuh agar program ini terus dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih baik.

"Intinya, program- seragam gratis ini sangat bagus dan harus dilanjutkan. Yang kami minta hanya perbaikan dalam sistem penganggaran, pelibatan UMKM, dan komunikasi. Bukan programnya yang kami persoalkan, tapi sistemnya," tuturnya.

Bagi Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, kebijakan ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dalam pengelolaannya, penganggaran harus dijalankan dengan asas kehati-hatian dan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. 

Dengan begitu, manfaat program dapat dirasakan luas tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Penganggarannya harus menggunakan asas kehati-hatian dan tidak ada aturan yang di langgar," lanjut dia.

Meski demikian, Ari tidak menutup mata adanya dinamika komunikasi antara Dinas Pendidikan dan DPRD.

Ia menuturkan, awalnya adanya miss komunikasi soal penganggaran yang dilakukan secara parsial.

Dimana tanpa terlebih dahulu menyampaikan informasi ke Komisi D sebagai mitra kerja.

Sehingga adanya juga berbagia reaksi di publik oleh berbagai kalangan.

"Saran kami ke depan, walaupun dilakukan secara parsial, minimal harus diinfokan kepada Komisi D DPRD kota," katanya.

"Supaya ketika masyarakat bertanya, kami bisa menjawab. Kalau tidak ada penyampaian sebelumnya, pasti kami juga tidak tahu," tambah dia.

Ari menekankan bahwa program ini pada dasarnya sangat baik dan pro masyarakat, hanya saja sistem komunikasi dan penganggaran yang perlu diperbaiki. 

Sebab, anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat dan sudah sepatutnya dikelola secara transparan.

Ia menegaskan, program ini bagus, tapi sistem komunikasi yang harus dibenahi. 

"Semua kebijakan penggunaan anggaran, apalagi yang sifatnya dari rakyat untuk rakyat, harus terang benderang. Transparansi itu penting untuk menjaga keamanan pemerintah kota dari potensi pelanggaran sekaligus menjaga DPRD agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas," terangnya.

Selain aspek komunikasi, Ari juga meminta agar Dinas Pendidikan lebih serius melibatkan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan seragam gratis, sesuai semangat Wali Kota untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Yang kedua, kami meminta agar Dinas Pendidikan melibatkan semua UMKM di Makassar. Karena semangat Pak Wali Kota adalah bagaimana seragam gratis ini sekaligus memberdayakan UMKM. Jadi perencanaannya harus diperbaiki agar manfaatnya lebih luas," tambahnya.