TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ramadan membawa dampak signifikan pada aktivitas sosial dan ekonomi. 

Namun, di tengah kondisi ekonomi lesu, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru. 

Banyak yang berpikir dua kali sebelum berbelanja karena terbatasnya daya beli.

Dalam Podcast Ngobrol Virtual Tribun Timur, Jumat (7/3/2025), Wakil Dekan 3 FEB Unismuh Makassar/Pengamat Ekonomi Unismuh, Abdul Muttalib memaparkan seperti apa pengaruh efisiensi anggaran terhadap ekonomi masyarakat.

Dipandu Host Fiorena Jieretno, berikut petikan wawancaranya:

Ekonomi selama ramadan?

Kondisi ekonomi secara nasional dan global tidak begitu baik. Ekonomi sekarang banyak dipengaruhi persoalan politik di Timur Tengah, Eropa Timur. Tindakan-Tindakan yang dilakukan Presiden Amerika memberikan dampak cukup besar terhadap ekonomi dunia. 

Ekonomi Indonesia bukan hanya persoalan itu. Sejak pemerintahan Jokowi dua-tiga tahun terakhir kondisi ekonomi tidak bagus. Penyebabnya, pertama, pembangunan ekonomi Indonesia dimulai dari investasi secara makro. Ini menyebabkan perputaran uang lambat sehingga perputaran ekonomi rendah. Pengaruhnya ke inflasi.

Berbeda jika pemerintah membangun UMKM, usaha-usaha yang tidak tergantung piutang negara, tidak tergantung sektor investasi makro. Perputaran uang akan cepat maka menggerakkan sektor lain.
Makanya Presiden Prabowo mencoba menggerakkan sektor UMKM. Ini yang membuat pemerintahan sekarang sulit karena persoalan pemerintahan lalu masih dirasakan sampai sekarang. 

Apa indikasinya?

Salah satu indikasi Prabowo menggerakkan UMKM yakni dengan dikeluarkannya Inpres tentang efisiensi anggaran. Hanya saja model efisiensi yang diterapkan Prabowo terhadap anggaran kementerian berdampak pada perputaran ekonomi selanjutnya.

Artinya, uang pemerintah yang tadinya diharap lebih banyak untuk dibelanjakan ternyata terbatas. Akibatnya perputaran ekonomi masyarakat jadi lambat. Inilah yang kita rasakan sekarang. 

Dampaknya ke masyarakat?

Masyarakat menengah ke bawah daya belinya makin menurun. Sumber pendapatan mereka terbatas, terjadi PHK, belum terbukanya banyak lapangan kerja. Akibatnya banyak pengangguran yang seharusnya memerlukan belanja, tapi itu tidak terjadi. 

Daya beli masyarakat juga diikuti daya beli pemerintah tapi anggaran terbatas maka banyak proyek yang tidak bisa berjalan. Misalnya pemangkasan anggaran yang sifatnya seremonial. Kalau anggaran yang sifatnya fisik yang memberikan fasilitas umum yang dibatasi maka tidak terjadi belanja pemerintah sehingga tidak terjadi perputaran uang.