TRIBUN-TIMUR.COM - Intip kekayaan Sri Mulyani figur kuat yang berpotensi diusung PDIP melawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.

Kejutan demi kejutan terus dihadirkan jelang bergulirnya Pilgub Jakarta 2024.

Setelah berkutat pada figur-figur yang punya pengalaman tarung di Pilkada seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ahok kini muncul sosok baru yang disebut bakal meramaikan bursa Calon Gubernur Jakarta 2024.

Sosok yang dimaksud yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Munculnya nama Sri Mulyani sebagai figur yang disebut bakal meramaikan persaingan di Pilgub Jakarta 2024 pertama kali dilontarkan elit PDIP.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI  Jakarta Gilbert Simanjuntak yang pertama kali menyebut nama Sri Mulyani sebagai figur Calon Gubernur Jakarta 2024 yang siap diusung partai berlambang moncong putih itu.

"Di internal, ada nama-nama yang masuk Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," ujar Gilbert Simanjuntak.

Nama-nama tersebut akan dibawa ke Rakernas PDIP pada akhir Mei.

Mulai, Rabu (8/5/2024) besok, PDIP juga mulai membuka penjaringan bakal calon gubernur untuk diusung di Jakarta.

Jika Sri Mulyani menjadi calon gubernur di Jakarta, ia akan mengikuti jejak Anies Baswedan, dari menteri ke gubernur.

Baca juga: Anies Baswedan Buka Peluang Gandeng Ahok di Pilgub Jakarta 2024 ? PDIP Siapkan Sri Mulyani - Risma

Baca juga: 5 Calon Gubernur Jakarta 2024 Terpopuler: Kaesang Kalahkan Ahok - Risma, Ridwan Kamil di Bawah Anies

Juga Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur.

Sementara itu Anies Baswedan juga kembali diusulkan maju di Jakarta setelah kalah di Pilpres 2024.

Selain punya modal popularitas, tentunya Sri Mulyani juga dituntut memiliki modal 'kantong tebal' untuk bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

Berikut kekayaan Sri Mulyani dilansir Tribun Timur dari berbagai sumber:

Harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani meningkat sebesar Rp11 miliar dalam satu tahun menjadi Rp79,8 miliar, menurut data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 15 Maret 2024 untuk periode 2023.