"Pasti akan berefek ke Pilgub Sulsel, karena politik yang lahir dari Pemilu kemarin itu akan menggambarkan kekuatan pilkada serentak nantinya," kata Handam kepada Tribun-Timur, Rabu (24/4/2024).

"Pihak paslon terpilih ini tentunya lebih memiliki kekuatan untuk membangun formasi politik di tingkat daerah. Parahnya lagi jika program bansos, mobilisasi kades maupun ASN, itu dimanfaatkan lagi demi menangkan paslon tertentu," tambahnya.

Olehnya, langkah-langkah ekstra perlu diambil untuk memastikan bahwa proses pilkada di Sulsel berlangsung dengan adil dan transparan.

Soroti Kinerja Bawaslu Sulsel terkait Ketidaknetralan Pj Gubernur dalam Pilpres 2024

Handam mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait kasus ketidaknetralan Penjabat Gubernur (Pj Gubernur) dalam Pilpres 2024. 

Dia menyoroti apakah Bawaslu Sulsel telah efektif dalam menangani dan menegakkan aturan terkait integritas pemilihan umum di tingkat provinsi.

Menurutnya, penemuan ketidaknetralan Pj Gubernur dalam Pilpres 2024 menunjukkan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan. 

Namun, dia menyoroti bahwa masih ada pertanyaan tentang sejauh mana Bawaslu Sulsel dapat bertindak secara efektif dan tegas dalam menangani pelanggaran semacam ini.

"Atensi itu sejatinya ada di penyelenggara dan pengawas pemilihan. Bukan hanya Bawaslu, tetapi ini juga warning bagi KPU untuk tidak bisa terlepas dari pelanggaran-pelanggaran dari produk Pilpres kemarin," tandasnya.

Dengan demikian, Handam berharap agar Bawaslu Sulsel dapat meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.(*)