Pemkab Bone Tunda Kenaikan PBB-P2, Akademisi Unhas: Jalan Tengah

Sekaligus memberikan pemahaman tujuan kebijakan diambil. Supaya tak menimbulkan interpretasi keliru.  

 “Saya kira itu bisa meminimalisir penolakan yang terjadi di masyarakat,” tutur Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) ini.

Pemilik Tanah Banyak Diuntungkan  

Pemkab Bone mengklaim tak ada kenaikan 300 persen PBB-P2.

Yang ada penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang menjadi acuan perhitungan PBB-P2 sesuai data Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebab, selama lebih dari 14 tahun nilai ZNT di Kabupaten Bone tidak pernah diperbarui.

Akibatnya, sejumlah wilayah masih memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp 7.000 per meter.

Andi Lukman Irwan melihat jika itu yang terjadi di lapangan, orang punya aset tanah besar diuntungkan.

Justru masyarakat kecil yang hanya sebidang tanah dirugikan.

Baca juga: PBB-P2 Bone Batal Naik Tahun Ini, Pemkab Masih Kaji untuk 2026

Lantaran kenaikan pajak itu bisa  digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan perbaikan jalan.

“Jadi kalau tidak dinaikkan yang diuntungkan pemilik tanah yang luas, Masyarakat kecil tanahnya hanya sejengkal, butuh kesehatan, pendidikan, pembenahan jalan. Itu harus dipahami masyarakat,” terangnya.

Pangkas Anggaran Operasional Jadi Solusi

Pemkab Bone harus berpikir ulang agar program strategis tetap berjalan.

Hilangnya dana transfer dari pusat dan batalnya kenaikan PBB-P2 membuat Pemkab Bone mencari alternatif lain.

Lantaran masyarakat juga akan tetap menagih janji kepala daerah.

Andi Lukman Irwan menyampaikan, langkah bisa ditempuh dengan efisiensi anggaran.

Belanja operasional seperti perjalanan dinas  dan konsumsi rapat ditinjau ulang.

“Itu bentuk efisiensi supaya anggaran belanja pembangunan tetap ada bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat, seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan,” tutupnya.  (*)