Kisah Aswar Hasan Sempat Ditolak Jadi Komisioner KPI Pusat, Dibela Jusuf Kalla

Saat itu, hadir juga Dr Arif Wicaksono (Dekan Fisip Unibos) Yongris Lao (Ketua Walubi sulsel) Dr Firdaus Muhammad (Akademisi UIN Alauddin). 

Hadir juga Maulana Irfani (Ketua LMND Sulsel), Natsar Desi (Politisi Muda Sulsel), Irfan Liakat (Politisi Muda Sulsel), Etus Mattumi (Ketua GRD Sulsel) Taqwa Bahar,Sekjen (Ketua PPI Sulsel) Abdul Karim (Kammi wilayah sulselbar), Malaba Alfurqani (Ketua LBHMI Gowa Raya).

Selain itu, ada juga gerakan di Universitas Hasanuddin melalui tulisan dan atensi langsung ke Komisi I. 

Ia adalah dosen Hukum Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi. 

Tulisannya kala itu berjulul Aswar Hasan yang Saya Kenal 

“Saat itu, saya telpon semua teman-teman. Alhamdulillah para pimpinan Komisi I DPR RI menerima laporan mereka,” katanya.

JK: Aswar Moderat

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat itu pun membela Aswar Hasan. 

Jusuf Kalla mengungkapkan, Aswar Hasan adalah orang moderat dan tidak radikal.

"Aswar Hasan? Haha..., itu sebenarnya Aswar itu orang baik dan moderat, tidak radikal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JK menyebut, sebelum terpilih menjadi Komisioner KPI, Aswar tercatat pernah menjabat Sekretaris Jenderal di organisasi Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).

Organisasi tersebut diketahui terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan menginginkan syariat Islam ditegakkan.

 JK menyebut lembaga tersebut juga bukan lembaga radikal. Soal Aswar yang disebut radikal, JK mengatakan justru sebaliknya, Aswar mencegah hal-hal tersebut terjadi.

"Gunanya itu orasi dakwah pada dasarnya, yang menginginkan syariat Islam itu ditegakkan. Syariat Islam itu sederhana mau adab salat, adab puasa. Setiap hari kita melaksanakan syariat Islam," jelas JK.

 "Lembaga itu bukan lembaga radikal, dan aswar itu bukan orang radikal, justru dia meredam keinginan-keinginan orang yang mau macam-macam," jelas JK.