Mempertanyakan Leadership Gubernur Sulsel

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepemimpinan kepala daerah sejatinya menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Gubernur, sebagai kepala pemerintahan provinsi, memegang mandat bukan hanya sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan sosial yang dituntut menghadirkan stabilitas, pembangunan, serta harmoni sosial.

Dalam konteks Sulawesi Selatan (Sulsel), berbagai fakta yang mencuat belakangan ini justru menimbulkan pertanyaan besar terhadap kualitas leadership gubernur saat ini.

Setidaknya, ada 4 (empat) hal yang patut dipermasalahkan dalam kaitannya dengan leadership Gubernur Sulsel, yakni:

1. Sulsel Masuk 10 Provinsi Termiskin di Indonesia.

Hal ini merupakan Peringatan Keras bagi Kinerja Ekonomi. Sulsel masuk 10 besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Jumlah penduduk miskin di Sulsel mencapai 698.130.

Angka ini merupakan tertinggi di Indonesia Timur (Tribun Timur, 26/7/2025).

Padahal Sulawesi Selatan selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia.

Namun, kenyataan bahwa Sulsel masuk dalam daftar 10 provinsi termiskin berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi tamparan keras terhadap keberhasilan program pembangunan yang selama ini diklaim.

Angka kemiskinan bukan hanya statistik semata, tetapi cerminan dari ketimpangan distribusi pembangunan, gagalnya penciptaan lapangan kerja, serta minimnya intervensi kebijakan yang menyentuh akar masalah masyarakat miskin.

Dalam konteks leadership, data ini menunjukkan kelemahan visi pembangunan yang inklusif.