Negaranya Kaya Tapi Manusianya Miskin

Oleh: Aswar Hasan 

Dosen Fisipol Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada yang menarik dan menggelitik dari dialog singkat Panji Koming, edisi  Kompas, 20 juli 2025.

Dialog itu menyatakan bahwa negara kita kaya dengan sumber daya alamnya, tapi manusianya tetap miskin.

Penguasa dan rakyatnya semuanya miskin. Yang satu miskin adab dan akal, yang satu lagi dimiskinkan penguasanya.”

Kalimat tersebut, seolah menyorot paradoks tajam yang menghinggapi negeri ini.

Di satu sisi, alam Indonesia melimpah: dari timah di Bangka, batu bara di Kalimantan, minyak dan gas serta emas di Papua dan Sumatra, juga rempah-rempah yang pernah menjadi alasan penjajahan Eropa, hingga kekayaan pesisir dan laut yang luas—semua seolah menegaskan bahwa bangsa ini sungguh diciptakan dengan tanah subur dan potensi besar.

Namun, ironisnya, kemakmuran itu tak kunjung merata hingga ke rakyatnya yang paling dasar.

Ungkapan bahwa “manusianya tetap miskin” tak hanya bicara soal minimnya pendapatan atau konsumsi; ia juga menyiratkan kematian intelektual dan moral yang jauh lebih lama dampaknya dibanding sekadar kemiskinan material.

Pendidikan berkualitas tak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat karena mahalnya biaya sekolah, buku, seragam, dan kuota internet.

Pelayanan kesehatan terbatas di daerah terpencil—apalagi di wilayah Papua, Maluku, atau pegunungan seperti Aceh dan Sulawesi Utara.

Mahfud Md pernah mengungkap hasil analisis KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) bahwa  jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan tanpa korupsi maka masyarakat Indonesia akan mendapat keuntungan Rp 20 juta sebulan (Tempo.co,6/12/2023).

Problem Pengangguran

“Negara kaya, rakyat miskin” bukan sekadar klise, tapi realita yang terasa setiap hari. 

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berstatus pengangguran terbuka alias benar-benar menganggur, termasuk yang tergolong pengangguran terpaksa, makin membesar dalam lima tahun terakhir.