Pengamat Politik Unhas Sebut Runtuhnya Dominasi Beringin Harus Jadi Evaluasi di Musda Golkar Sulsel

"Belum ada persiapannya, memang belum ada jadwalnya. Kalau jadwalnya sudah ada, pasti kami siapkan," ujar Andi Marzuki Wadeng. 

Ia menegaskan bahwa semua proses internal partai akan mengikuti ketentuan dan arahan DPP.

Marzuki juga menjelaskan bahwa meskipun masa jabatan Taufan Pawe segera habis, tidak serta-merta akan langsung diganti.

Menurut dia, DPP memiliki wewenang untuk memperpanjang masa jabatan.

"Namanya kepemimpinan, kalau periodenya selesai, ya harus berakhir di situ, tinggal nanti kita lihat kebijakannya," tambahnya.

Ia menyebut, perpanjangan bisa diberikan selama satu hingga dua bulan.

Keputusan tersebut bergantung pada dinamika dan kesiapan Musda di daerah.

Marzuki juga menegaskan bahwa tidak akan ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua dalam waktu dekat.

"Tidak akan ada Plt enam bulan sebelum Musda. Kalau ada yang begitu, tentu itu kebijakan yang lebih tinggi," jelasnya.

Biasanya, lanjut dia, DPP memberikan kewenangan perpanjangan hingga Musda rampung dilaksanakan.

"Itu tergantung kebijakan DPP," ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, turut angkat bicara.

Ia menegaskan bahwa penentuan jadwal Musda merupakan hak penuh DPP.

“Musda itu menunggu jadwal dari DPP. Kalau misalnya DPP bilang minggu depan, ya minggu depan,” tegasnya.

La Kama mengaku bahwa struktur kepanitiaan Musda hingga saat ini belum terbentuk.

Panitia pelaksana dan steering committee akan ditentukan bersamaan dengan jadwal resmi Musda.

“Nanti akan ada jadwal baru, saat itu juga akan dibentuk panitia dan dibuka pendaftaran calon ketua,” jelasnya.

Musda Golkar Sulsel akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan.

Nama-nama calon kuat diprediksi mulai mencuat setelah jadwal resmi ditetapkan.

Sementara itu, seluruh kader masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP.(*)