Pengamat Politik Unhas Sebut Runtuhnya Dominasi Beringin Harus Jadi Evaluasi di Musda Golkar Sulsel

"IAS (Ilham Arief Sirajuddin) misalnya, punya pengalaman yang panjang di birokrasi dan juga sebagai politisi," ujarnya. 

"Lalu Appi (Munafri Arifuddin) juga ini kan sudah pernah mengalami pengalaman kalah dan itu kan menempah yang bersangkutan, sehingga menjadi lebih matang saat ini, apalagi setelah berhasil sebagai Wali Kota Makassar dan juga memimpin Golkar Makassar," tambah Adi.

Sementara itu, Taufan Pawe juga dianggap punya peluang mencalonkan kembali di Musda Golkar Sulsel.

Hanya saja, kata Adi Suryadi, harus diuji legitimasinya.

Terlebih, Golkar Sulsel di bawah kepemimpinannya alami kemunduran pasca lepasnya kursi Ketua DPRD Sulsel. 

Sedangkan, mantan Bupati Gowa dua periode Adnan Purichta Ichsan dinilai juga punya peluang maju bertarung. 

Hanya saja, prestasi menaikkan elektabilitas Partai Golkar selama jadi kepala daerah dinilai masih minim.

Salah satunya, Golkar tak lagi jadi partai penguasa di Kabupaten Gowa.

Terakhir Golkar berhasil pertahankan Kursi Ketua DPRD Gowa pada periode 2014-2019.

Saat itu, Golkar percayakan Anzar Zainal Bate dipercaya jadi Ketua DPRD Gowa. 

"Nah sebenarnya kalau mau diidentifikasi ini juga ada kelemahan masing-masing," kata Adi Suryadi. 

Adi juga menyoroti penting adanya trust politik dalam proses pemilihan Ketua Golkar Sulsel, bukan sekadar pengalaman atau jabatan.

“Sebenarnya yang menjadi faktor penting karena setiap figur punya plus minus itu justru adalah kemampuan untuk mendapatkan public trust atau political trust dari DPD-DPD II yang punya hak suara nantinya. Itu kan yang sangat penting nanti mereka berhasil mendapatkan political trust atau dukungan lah," tegasnya. 

Lebih lanjut, Adi mengingatkan soal peran strategis DPP Partai Golkar sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan siapa yang akan memimpin Golkar Sulsel ke depan.

"DPP Golkar itu selalu kita harus anggap sebagai kunci menentukan figur karena aturan main yang ada tidak hanya berlaku di Golkar, tidak hanya berlaku di Golkar tapi berlaku bagi seluruh partai lain bahwa otoritas ya DPP itu dalam menentukan seleksi politik atau seleksi kepemimpinan di daerah-daerah itu akhirnya penentuan sosok pemimpin ada di DPP," ungkapnya.