Isu Beras Oplosan Merebak, Komisi B Minta Pengawasan Ketat di Pasar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti dugaan beras oplosan kini menjadi perbincangan serius di masyarakat.

Diketahui, saat ini Bareskrim Polri tengah memeriksa empat produsen beras premium diduga melakukan praktik curang.

Empat produsen tersebut yakni Wilmar Group dengan produk Sania, Sovia, Fortune, dan Siip.

Kemudian, Food Station Tjipinang Jaya dengan produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos.

Lalu, Belitang Panen Raya (BPR) dengan merek Raja Platinum dan Raja Ultima, serta Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) dengan produk Ayana.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan isu ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan harus ditangani secara transparan dan tegas.

“Kami di Komisi B DPRD Sulsel mencermati perkembangan terkait pemeriksaan empat perusahaan besar produsen dan distributor beras, termasuk yang produknya beredar di Sulsel. Dugaan pelanggaran mutu dan takaran ini adalah persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Rusli Sunali Soroti Jalan Rusak Luwu Raya, Minta Masuk Agenda Prioritas Pemprov Sulsel

Ia mendukung langkah tegas dari kepolisian dan Satgas Pangan dalam menelusuri dugaan ini.

Menurutnya, sangat penting memastikan semua produk beras memenuhi standar mutu dan takaran sesuai regulasi.

Komisi B juga akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Sulsel untuk memperketat pengawasan distribusi beras di pasar lokal.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu mengungkapkan, sebagian besar sampel beras yang diperiksa berasal dari Sulsel. Karena itu, ia khawatir konsumen daerah dirugikan.

“Apalagi sebagian besar sampel yang diperiksa berasal dari Sulsel. Ini menyiratkan bahwa konsumen kita berpotensi menjadi korban ketidaksesuaian standar produk,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan pelaku usaha beras di daerah.

“Masyarakat berhak mendapatkan beras yang layak konsumsi, sesuai takaran, dan dengan harga terjangkau. DPRD akan berada di garda terdepan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam distribusi pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Sulsel, Rahayu Juwita, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti isu ini dan turun langsung ke lapangan. Namun, hingga kini belum ditemukan beras oplosan di pasar.