Siapa Pejabat Kementan Terlibat Mafia Pangan? Kini Jadi DPO

"Katakanlah Rp100 Triliun, nah kalau ini terjadi selama 10 tahun, bisa sampai Rp1000 Triliun," ucap Andi Amran Sulaiman usai menghadiri acara wisuda Unhas di Baruga Andi Pangeran Pettarani. Senin (14/7/2025) sore.

Baca juga: Dijamin Amran Sulaiman dan Jenderal Listyo, Prabowo Subianto: Tahun 2026 Indonesia tak Impor Jagung

Ia juga menyebutkan, kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Polri dan kejaksaan untuk menindak kasus tersebut.

Selain itu, Andi Amran juga mengatakan kalau kasus tersebut didalangi oleh salah satu pengusaha besar.

"Dia seorang pengusaha besar, dia sudah diperiksa kalau tidak salah tanggal 10 lalu, ini harus ditindak lanjuti,"tuturnya.

Ia juga menyinggung soal kasus pupuk palsu, yang kini merugikan para petani sebanyak Rp 3,2 Triliun.

Termasuk kasus minyak goreng, 20 merek yang diduga di oplos.

"Kalau ingin negara ini menjadi super power, tidak ada kompromi bagi koruptor dan mafia,"ucapnya.

Dikutip dari Kompas.com, Sebanyak empat produsen beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran beras. 

Keempat perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri tengah memeriksa empat produsen beras terkait dugaan pelanggaran tersebut. 

Adapun perusahaan-perusahaan ini diketahui mengelola beberapa merek beras yang saat ini ada di pasaran.

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu. 

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).(*)

(Sumber: Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Amran Sulaiman: Pejabat Eselon II Kementerian Pertanian Jadi DPO