Siapa Pejabat Kementan Terlibat Mafia Pangan? Kini Jadi DPO

TRIBUN-TIMUR.COM -- Pejabat eselon II Kementerian Pertanian terlibat kasus mafia pangan dan mafia minyak goreng.

Pejabat eselon II itu kini jadi buronan karena masuk daftar pencarian orang (DPO).

Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025). 

Amran Sulaiman menepis anggapan langkah tegasnya dalam memberantas mafia pangan merupakan strategi pencitraan. 

Menurut dia, upaya tersebut murni demi kepentingan rakyat dan perbaikan tata kelola pangan nasional. Bahkan, ada Eselon II Kementan yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Bukan pencitraan pak. Tahu Pak 11 kami hukum, tersangka Eselon II di tempat kami DPO sekarang," kata Amran dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025).

Amran merinci sejumlah kasus mafia pangan yang tengah ditanganinya. Saat ini ada 20 tersangka dalam kasus minyak goreng dan 3 tersangka terkait pupuk palsu. 

"Jadi bukan untuk dikenal publik, yang jadi tersangka minyak goreng ada 20 Pak, tersangka pupuk palsu 3," ujarnya.

Sementara untuk kasus beras oplosan, hasil investigasi yang dilakukan 13 laboratorium di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran mutu pada 212 merek beras medium dan premium.

Baca juga: Amran Sulaiman Ungkap Sosok Pengusaha Besar Dibalik Kasus Beras Oplosan

"Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Kejagung ke Kapolri, buka pencitraan Pak, itu bukan mazhab kami itu," katanya.

"Jadi kami tindaklanjuti dan kami tagih mana yang tersangka, kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26, laporan tadi malam karena kami ikuti terus itu 40 akan diperiksa lagi," pungkasnya.

Amran Sulaiman Ungkap Sosok Pengusaha Besar Dibalik Kasus Beras Oplosan

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beberkan soal beredarnya 212 merek beras yang diduga oplosan.

Menurutnya, akibat beredarnya beras oplosan ini menyebabkan negara merugikan negara hingga Rp 99 Triliun.

Kasus beras oplosan ini terkuak berdasarkan hasil temuan Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian.

"Katakanlah Rp100 Triliun, nah kalau ini terjadi selama 10 tahun, bisa sampai Rp1000 Triliun," ucap Andi Amran Sulaiman usai menghadiri acara wisuda Unhas di Baruga Andi Pangeran Pettarani. Senin (14/7/2025) sore.

Baca juga: Dijamin Amran Sulaiman dan Jenderal Listyo, Prabowo Subianto: Tahun 2026 Indonesia tak Impor Jagung

Ia juga menyebutkan, kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Polri dan kejaksaan untuk menindak kasus tersebut.

Selain itu, Andi Amran juga mengatakan kalau kasus tersebut didalangi oleh salah satu pengusaha besar.

"Dia seorang pengusaha besar, dia sudah diperiksa kalau tidak salah tanggal 10 lalu, ini harus ditindak lanjuti,"tuturnya.

Ia juga menyinggung soal kasus pupuk palsu, yang kini merugikan para petani sebanyak Rp 3,2 Triliun.

Termasuk kasus minyak goreng, 20 merek yang diduga di oplos.

"Kalau ingin negara ini menjadi super power, tidak ada kompromi bagi koruptor dan mafia,"ucapnya.

Dikutip dari Kompas.com, Sebanyak empat produsen beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran beras. 

Keempat perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri tengah memeriksa empat produsen beras terkait dugaan pelanggaran tersebut. 

Adapun perusahaan-perusahaan ini diketahui mengelola beberapa merek beras yang saat ini ada di pasaran.

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu. 

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).(*)

(Sumber: Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Amran Sulaiman: Pejabat Eselon II Kementerian Pertanian Jadi DPO