Disperindag Klaim Tak Ada Beras Oplosan di Sulsel

Sorotan DPRD Sulsel

Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti soal dugaan beras oplosan yang saat ini tenagh menjadi perbincangan serius.

Diketahui, saat ini, Bareskrim Polri memeriksa empat produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang.

Ke empat produsen beras premium itu antara lain Wilmar Group dengan produk Sania, Sovia, Fortune, Siip.

Kemudian Food Station Tjipinang Jaya dengan produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos.

Lalu Belitang Panen Raya (BPR) dengan merk Raja Platinum, Raja Ultima dan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) dengan produk Ayana.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawann, mengatakan jika isu ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak dan harus ditangani dengan transparan dan tegas.

“Kami di Komisi B DPRD Sulsel mencermati perkembangan terbaru terkait pemeriksaan terhadap empat perusahaan besar produsen dan distributor beras, termasuk yang produknya beredar di wilayah Sulsel. Dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk beras jelas merupakan persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya, Rabu (16/7/2025).

Ia mendukungan penuh terhadap langkah tegas aparat kepolisian dan Satgas Pangan. 

Pentingnya memastikan seluruh produk beras memenuhi standar mutu dan takaran sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh produk pangan, khususnya beras sebagai komoditas strategis, memenuhi standar mutu dan takaran sebagaimana diatur dalam regulasi,” ungkapnya.

Komisi B, kata Heriwawan, juga akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Sulsel untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi beras di pasar-pasar lokal. 

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu mengungkapkan, sebagian besar sampel yang diperiksa berasal dari Sulsel, sehingga ada kekhawatiran bahwa konsumen daerah menjadi korban dari beras yang tidak sesuai standar.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Provinsi untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi beras di pasar-pasar lokal," ujarnya.

"Apalagi sebagian besar sampel yang diperiksa berasal dari Sulawesi Selatan. Ini menyiratkan bahwa konsumen kita di daerah berpotensi menjadi korban ketidaksesuaian standar produk,” tambah dia.