DPRD Sepi, Gubernur Muncul

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan keputusan melanjutkan rapat diambil berdasarkan hasil konsultasi pimpinan fraksi sebelum sidang dimulai.

Dalam rapat itu, sembilan fraksi menyatakan setuju melanjutkan ke tahap persetujuan bersama.

“Karena batas waktu sudah mendesak, dan telah ada komitmen politik dari fraksi, kami meminta persetujuan untuk melanjutkan sidang,” ujarnya.

Namun, keputusan itu menuai kritik. Anggota Fraksi Gerindra, Mardiono, menilai pimpinan DPRD seharusnya mengambil langkah antisipatif sejak awal jika kuorum tak tercapai.

“Pasal 156 Ayat 5 Tata Tertib menyebutkan, rapat hanya bisa dibuka jika kuorum tercapai, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan. Tapi kondisi ini mestinya diantisipasi lebih dulu,” tegas Mardiono.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman, mengecam sidang paripurna dilanjutkan tanpa memenuhi syarat kuorum.

“Dengan tegas kami nyatakan, paripurna ini seharusnya tidak sah untuk dilanjutkan! Hanya segelintir anggota dewan yang hadir. Ini jelas melanggar aturan,” kata Yeni, menyampaikan keberatan secara terbuka.

Dengan nada geram, ia merujuk pada Pasal 149 tata tertib DPRD, dengan jelas menyebutkan sidang paripurna hanya bisa dilanjutkan jika dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota dewan.

“Benar bahwa sebelumnya telah digelar rapat pimpinan dan diputuskan tetap melanjutkan. Tapi keputusan itu bukan berarti kita bisa mengabaikan aturan lebih tinggi. Ini bukan soal teknis, ini soal konstitusional!” tegasnya.

Yeni menyoroti singkatnya rapat pimpinan yang berlangsung hanya sekira satu jam sebelum paripurna dimulai.

Ia mengatakan telah ada upaya menghubungi anggota yang belum hadir, namun sebagian besar masih berada di daerah pemilihan masing-masing yang sulit dijangkau dalam waktu cepat.

“Sulsel ini luas, bukan hanya Makassar. Banyak teman-teman sedang berada di pelosok daerah, yang membutuhkan waktu dan akses untuk kembali. Wajar kalau mereka belum bisa hadir,” ujarnya.

Ia menilai keputusan untuk tetap melanjutkan paripurna mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan melecehkan tata tertib yang selama ini menjadi pedoman lembaga legislatif.

“Kalau memang tidak kuorum, tunggu saja! Ikuti mekanisme yang ada. Kalau pimpinan mengambil keputusan sepihak, itu preseden buruk dan mencoreng wibawa DPRD!” tegas Yeni.

Ia menegaskan baru kali ini terjadi paripurna dipaksakan berjalan tanpa memenuhi kuorum secara terang-terangan.