DPRD Sepi, Gubernur Muncul

“Anggaran ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Banggar DPRD Sulsel telah menggelar rapat kerja intensif bersama TAPD selama dua hari. Hasil audit BPK RI menjadi salah satu dasar dalam menyusun kesimpulan pembahasan.

Berdasarkan laporan tersebut, pendapatan daerah 2024 ditargetkan Rp10,16 triliun, dengan realisasi mencapai Rp9,99 triliun atau 98,33 persen.

Sementara PAD ditarget Rp5,51 triliun, dan terealisasi Rp5,37 triliun atau 97,42 persen. Berdasarkan data itu, kata Lukman, Banggar menyampaikan beberapa rekomendasi penting kepada Gubernur Sulsel.

Rekomendasi pertama menyangkut peningkatan sumber pendapatan daerah. DPRD menyoroti rendahnya dividen dari BUMD yang hanya menyumbang Rp134 miliar, padahal penyertaan modal yang diberikan cukup besar.

“Karena itu, kami merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD, mendorong penyampaian laporan kinerja dan proyeksi usaha secara berkala, serta meningkatkan target dividen melalui penataan model bisnis dan optimalisasi pendapatan dari sektor pertambangan dan sumber daya alam,” ungkapnya.

Rekomendasi kedua menyasar pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. DPRD menilai masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan dana transfer, efisiensi belanja operasional, serta optimalisasi realisasi belanja modal agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan mutu pendidikan.

Banggar juga menyoroti persoalan utang DBH kepada kabupaten/kota. DPRD mendorong Pemprov untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur guna menyelesaikan tunggakan DBH tersebut demi mendukung pembangunan di daerah.

Tak kalah penting, DPRD merekomendasikan penyederhanaan laporan keuangan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta mencerminkan transparansi dalam penggunaan anggaran.

“Seluruh rekomendasi ini akan kami lampirkan dalam laporan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur,” tegas Lukman.