PKS Soroti Defisit Fiskal Sulsel Rp1,49 Triliun

"Fraksi PKS mendesak agar disusun strategi penyehatan fiskal jangka pendek yang memuat skema penjadwalan ulang kewajiban, pengendalian belanja nonprioritas dan optimalisasi pendapatan," kata Abdul Rahman.

Abdul Rahman juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan berarti tidak ada masalah. 

Dalam LHP BPK, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.

PKS menyoroti kebijakan penghapusan tarif progresif pajak kendaraan bermotor yang tidak sesuai aturan, serta lemahnya pengawasan pemungutan pajak air permukaan yang hanya berbasis taksiran.

Juga disoroti belum optimalnya penagihan retribusi dan pengelolaan aset milik daerah.

Dalam belanja daerah, PKS mengungkap sejumlah pelanggaran prosedur. 

Di antaranya kelebihan pembayaran insentif, pengadaan seragam siswa tidak sesuai spesifikasi, hingga pengeluaran konsumsi dan dokumentasi yang tidak sesuai harga standar.

Pengelolaan dana BOS/BOSP juga dianggap bermasalah, masih ditemukan transaksi lintas tahun dan penggunaan dana tidak sesuai kebutuhan riil.

"Harus ada penguatan pengawasan internal, terutama dari Inspektorat," ujar Abdul Rahman.

Untuk pengelolaan aset, Fraksi PKS mencatat banyak aset berupa tanah belum bersertifikat dan berpotensi disengketakan. 

Bahkan ada dana yang dicairkan tanpa dokumen pendukung dan stok barang rumah sakit yang tak sesuai kondisi fisik.

"Kami mendesak agar dibuat roadmap penyelesaian sertifikasi aset dan progresnya dibuka secara transparan kepada DPRD Sulsel," tegasnya.

Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan kritik tajam terhadap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. 

Sekretaris Fraksi Demokrat, Heriwawan, menyayangkan ketidakhadiran gubernur dalam forum resmi seperti rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, absennya kepala daerah dalam forum strategis mencerminkan renggangnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.