PKS Soroti Defisit Fiskal Sulsel Rp1,49 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel menyoroti kondisi fiskal Pemprov Sulsel dinilai mengkhawatirkan.

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan analisis internal fraksi, posisi keuangan Sulsel per 31 Desember 2024 mencatat defisit riil anggaran mencapai Rp1,49 triliun.

Anggota Fraksi PKS, Abdul Rahman, menyebutkan meski Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memperlihatkan surplus Rp189,64 miliar, namun saldo kas hanya tersisa Rp83,16 miliar. 

Di sisi lain, utang beban menembus Rp1,48 triliun.

Dengan perbandingan itu, rasio kas terhadap kewajiban hanya 5,59 persen. 

Abdul Rahman menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahaya, karena menunjukkan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk menutup kewajiban jangka pendek.

"Jika memperhitungkan utang beban dan utang bantuan keuangan yang belum dicatat, kondisi fiskal riil justru mengalami defisit sebesar Rp1,49 triliun," ucapnya dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (3/7/2025).

Ia menilai, situasi ini menunjukkan kesenjangan tajam antara data administratif dan kondisi riil keuangan daerah.

Abdul Rahman juga menyinggung batas defisit anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2023. 

Dalam aturan itu, Sulsel dikategorikan sebagai provinsi dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga defisit maksimal hanya 4,35 persen dari pendapatan atau sekitar Rp434,71 miliar.

Namun, defisit riil yang terjadi justru mencapai Rp1,49 triliun, melebihi ambang batas hingga Rp1,06 triliun.

"Apakah hal ini terjadi akibat perencanaan belanja yang tidak realistis, atau pencatatan utang yang tertunda?" tanya Abdul Rahman.

Melihat kondisi tersebut, Fraksi PKS mendesak Pemprov Sulsel menyusun langkah cepat. 

Strategi penyehatan fiskal jangka pendek harus segera disiapkan.

Baca juga: Tamsil Linrung Temui Sekprov, Singgung Utang Dana Bagi Hasil

Termasuk penjadwalan ulang utang, pengendalian belanja yang bukan prioritas, dan menggali potensi pendapatan daerah.