PKB Jamin Kawal Komitmen Pemprov Sulsel Dalam Pembahasan RPJMD

Sementara itu, dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan layanan 24 jam dan pendampingan menyeluruh bagi korban.

Terkait Perda Sulsel No 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, kata Fatma, pentingnya keselarasan antara visi pesantren dan misi pendidikan inklusif. 

Pesantren, kata dia harus dilibatkan dalam program pendidikan berbasis akhlak, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan ekonomi terbatas.

Untuk sektor pangan, Fatmawati menjelaskan bahwa Perda No 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik telah menjadi landasan perencanaan program hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan biru. 

Pemprov aktif memantau harga dan neraca pangan, serta menjalankan gerakan pangan murah. Pergub tentang pertanian organik juga tengah difinalisasi, termasuk penguatan peran UPT Balai Sertifikasi Organik yang telah berakreditasi.

Mengenai kebudayaan, Pemprov memprioritaskan penguatan ekonomi kreatif sebagai bagian dari implementasi Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda. 

Fokus pembangunan diarahkan pada pemberdayaan SDM ekraf muda serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Fatmawati juga menyinggung pembentukan Perda Perlindungan Pekerja Migran. Dalam hal ini, Pemprov telah menyusun roadmap Perhutanan Sosial 2025–2029 yang terintegrasi dalam RPJMD. 

Program ini mendukung pengentasan kemiskinan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui skema multipihak.

Terkait pengembangan Geopark Malili dan Danau Matano, Wagub menyebut bahwa status keduanya masih dalam tahap usulan sebagai geopark nasional. Namun, Pemprov telah menetapkan Danau Tempe dan Danau Matano sebagai danau prioritas nasional, lengkap dengan kelompok kerja dan rencana pengelolaannya hingga 2029.

Menjawab masukan Fraksi PKB soal Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fatmawati menegaskan komitmen Pemprov dalam memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital, di antaranya melalui kolaborasi antarinstansi dan pembangunan jaringan VPN untuk akses data kependudukan.

Percepatan pengembangan kawasan Mamminasata serta jalur kereta api Makassar–Parepare juga menjadi prioritas dalam RPJMN dan RPJMD. 

Pemprov, kata Fatma, berkomitmen memperkuat konektivitas wilayah dengan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi di wilayah pesisir dan kepulauan.

Dalam konteks lingkungan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis seperti Karama-Rongkong, Saddang, Walennae, dan Jeneberang akan diintegrasikan dengan strategi agroforestry berbasis partisipasi masyarakat.

“Kami juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber air dan energi, peningkatan ketahanan bangunan, serta revisi RTRW kawasan konservasi Rongkong–Seko,” ujarnya.

Lanjut Fatma, mitigasi bencana juga menjadi bagian integral pembangunan. Keselarasan antara Pergub No 4 Tahun 2022 dan SK Gubernur tentang Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) menjadi landasan penguatan kesiapsiagaan di wilayah rawan seperti Latimojong dan Rongkong-Seko.(*)