DPRD Sulsel Sentil Gubernur Andi Sudirman: Utang DBH Ditahan, Itu Pelanggaran!

Terlebih menyampaikan penjadwalan pembayaran DBH secara terbuka kepada seluruh daerah penerima.

“Kami ingin tahu, berapa besar DBH yang belum dibayar ke setiap kabupaten/kota? Jangan hanya jawab, ‘akan dibayarkan’. Harus jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Yeni.

Persoalan pengelolaan keuangan, utamanya utang belanja dan transfer daerah yang nilainya cukup besar.

Diakui Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi sebagai tantangan fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Pasalnya, Pemprov Sulsel akan mencicil utang tersebut hingga tahun 2027.

“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” ujar Fatmawati Rusdi dalam keterangannya usai Rapat di DPRD Sulsel pada Selasa (8/7/2025) malam.

Selain itu, Fatmawati juga menyoroti penataan aset daerah yang menjadi perhatian serius Pemprov Sulsel.

Banyak aset yang secara administratif tercatat, namun sulit dijangkau secara fisik karena berada di wilayah terpencil.

“Ada aset kita yang masih tercatat tapi secara fisik sulit dijangkau. Sertifikasi dan penataan aset ini akan terus kami lakukan demi kejelasan status dan nilai aset daerah,” jelasnya.

Dalam laporan realisasi keuangan tahun 2024, Pemprov Sulsel mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp9,9 triliun.

Persentasenya mencapai 98,33 persen dari target yang telah disesuaikan menjadi Rp10,16 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar Rp5,375 triliun atau 97,42 persen dari target. 

Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp9,8 triliun atau 97,48 persen dari pagu sebesar Rp10,056 triliun. 

Belanja pegawai mendominasi dengan nilai Rp3,79 triliun (99,54 persen). 

Kemudian disusul belanja barang dan jasa sebesar Rp2,082 triliun (93,31 persen).