LLDikti IX: 3 Kampus di Sulsel Tahan Beasiswa KIP Mahasiswa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyimpangan pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terungkap.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek)mencatat ada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bermasalah dalam mengelola KIP.

KIP merupakan program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kasus ini rupanya terjadi juga di Kampus PTS Sulawesi Selatan (Sulsel)

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLkdikti) Wilayah IX Sultan Batara, Andi Lukman mengakui adanya kasus serupa di Sulsel.

"Iya, sudah kita verifikasi dan tangani. Ada sekitar dua sampai tiga kampus saja, ya tiga kampus lah," ujar Andi Lukman kepada Tribun-Timur.com pada Kamis (3/7/2025).

Meski enggan menyebut nama kampusnya, Andi Lukman mengaku ada beberapa modus penyimpangan yang dilakukan.

Diantaranya menahan penyaluran beasiswa melalui ATM hingga memotong nilai beasiswa.

Baca juga: Mahasiswa Penerima KIP Unimen Resah Diduga Wajib Setor Iuran Rp 200 Ribu, Begini Penjelasan Kampus

Dalam penyaluran beasiswa KIP,setiap penerima harusnya mengantongi kartu ATM.

Sehingga tiap semester biaya beasiswa ditransfer kepada penerima KIP.

Dalam kasus penyimpangan yang terjadi, ada pihak kampus yang menahan kartu ATM tersebut.

"Saya kira pengelola ada pegang ATMnya. Ada beasiswa ditahan, ada juga disuruh membayar. Padahal beasiswa itu tidak boleh dipotong, sudah diatur itu. Mamang harusnya ATM dipegang oleh mahasiswa," jelas Andi Lukman.

Dijeladkan, ada pengelola kampus yang berdalih penahanan ATM tersebut agar mahasiswa penerima bisa bijak menggunakan anggaran beasiswa.

"Ada alasan juga kampus mengamankan supaya mahasiswa tidak langsung habis (beasiswa) juga, (nanti) lain peruntukannya (dibeli) jadi langsung habis," katanya.

Bantuan biaya hidup dalam KIP Kuliah memang berbeda-beda. Terdapat 5 klaster besaran mulai dari Rp 800.000,Rp 950.000, Rp 1.100.000, Rp 1.250.000 dan Rp 1.400.000 tiap bulan.

Bantuan ini diberikan satu kali tiap semester atau hitungan 6 bulan.

Selain itu ada bantuan Pendidikan yang diberikan ke mahasiswa dengan aturan berbeda, bantuan ini menutupi biaya kuliah bergantung pada akreditasi program studi.

Kasus ini pun sedang ditindaklanjuti Kemenristekdikti.

Andi Lukman menyebut sanksi menanti perguruan tinggi yang menahan beasiswa KIP.

Diantaranya perguruan tinggi tersebut tidak akan mendapat lagi alokasi beasiswa KIP.

"Pelanggaran seperti ini bisa kita tidak lagi berikan kesempatan selenggarakan KIP. Kita bisa tidak berikan alokasi KIP lagi untuk kampus itu. Sanksi kedua harus kembalikan (ke mahasiswa)," ujarnya.

Andi Lukman menegaskan perguruan tinggi tidak boleh memegang ATM penerima KIP kuliah.

Seluruh ATM tersebut harus diterima langsung oleh mahasiswa.

"Sekarang tidak boleh ada lagi perguruan tinggi pegang ATM. Setiap hari kita awasi ketat sekarang," jelasnya.

Baca juga: Rektor PTS Wilayah IX Teken Pakta Integritas Pengelolaan KIP Kuliah di Unismuh

Sementara itu,  Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (IKAB) KIP Unhas Hairil Fikri menyebut beasiswa KIP sangat bermanfaat ke mahasiswa.

Sebagai penerima KIP, dana beasiswa banyak digunakan untuk keperluan harian mahasiswa.

"Sangat bermanfaat ke mahasiswa karena penerima ini dari atarbelakang kurang mampu jadi dari KIP bisa bantu bayar kos, konsumsi setiap hari," kata Hairil Fikri.

Hairil menyebut beasiswa KIP menjadi tumpuan mahasiswa membiayai kebutuhan harian.

Terlebih bagi perantau dari daerah yang berkuliah di Makassar.

Melalui wadah organisasi IKAB KIP, Hairil aktif memantau penyaluran penerima KIP di Unhas.

Dijelaskan para penerima mendapat transfer dana beasiswa setiap semester berjalan.

Umumnya sebulan setelah semester dimulai, maka beasiswa dicairkan 

"Diterima itu 6,6 Juta per semester sudah diluar dari SPP kuliah. Alhamdulliah kita di Unhas selama ini lancar terpenuhi," jelasnya.

Hairil mengaku seharusnya program beasiswa KIP mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

"Harapannya karena saya lihat juga cukup banyak orang yang kurang mampu tidak dapat KIP karena satu hingga dua persoalan. Kita harap ada penambahan kuota KIP," jelasnya.

"Yang tahan dananya, bisa mungkin carikan jalan hukum. Kasihan mahasiswa kalau ditahan juga," lanjutnya.

Hairil mengaku banyak mahasiswa yang mengandalkan beasiswa KIP untuk membiayai keperluan kuliah.

Sehingga dirinya ingin perguruan tinggi transparan dalam menyalurkan bantuan pemerintah.(*)