Rektor PTS Wilayah IX Teken Pakta Integritas Pengelolaan KIP Kuliah di Unismuh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Para rektor dan pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sultanbatara menandatangani pakta integritas pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam kegiatan Sosialisasi KIP Kuliah Tahun 2025 yang berlangsung di Balai Sidang Muktamar Muhammadiyah ke-47, Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Selasa, (1/7).

Penandatanganan ini dilakukan secara simbolis oleh sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan disaksikan langsung oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemendikbudristek, Dr Henri Togar Hasiholan Tambunan, serta Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Dr Andi Lukman.

Pakta integritas tersebut memuat komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana beasiswa KIP Kuliah, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dalam sambutannya, Dr Henri Tambunan menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengusulkan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak memenuhi syarat atau bersifat fiktif.

Ia juga menekankan bahwa tindakan pungutan dari dana bantuan biaya hidup, pemotongan dana secara paksa, penahanan buku tabungan, atau pengambilan kartu ATM mahasiswa oleh pihak kampus merupakan pelanggaran hukum yang akan ditindak tegas.

Lebih lanjut, Dr Henri mengungkapkan sejumlah temuan selama tahun 2025 terkait penyimpangan pengelolaan KIP Kuliah di berbagai PTS, seperti pemotongan biaya hidup hingga 23 persen, pungutan tambahan biaya pendidikan, penahanan buku tabungan atau ATM mahasiswa (14 persen), tidak mengembalikan dana yang harus dikembalikan (4 persen), serta pengusulan mahasiswa yang tidak layak (14 persen).

“Praktik seperti ini tidak hanya mencederai amanah program, tetapi juga menutup kesempatan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” ujar Henri dengan nada tegas.

Ia menambahkan, perguruan tinggi yang terbukti melanggar tidak akan mendapatkan kuota KIP Kuliah pada tahun anggaran berikutnya, dan bila pelanggaran tetap terjadi oleh tim pengelola yang sudah disanksi, maka hak kampus untuk mengusulkan mahasiswa penerima akan dicabut sepenuhnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Dr Andi Lukman, dalam sambutannya menegaskan bahwa beasiswa KIP Kuliah bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bukti kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang setara dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat lebih dari 25.000 pendaftar KIP Kuliah di wilayah LLDIKTI IX, namun hanya sekitar 5.000 hingga 6.000 mahasiswa yang diterima, sehingga menunjukkan betapa ketat dan berharganya seleksi ini.

Menurut Andi Lukman, program KIP Kuliah menjadi jembatan emas bagi anak-anak bangsa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas, dan oleh karena itu harus dikelola dengan penuh integritas.

Ia mengajak seluruh pimpinan PTS untuk menjaga amanah tersebut dengan tanggung jawab tinggi dan menjadikannya bagian dari komitmen moral terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

Rektor Unismuh Makassar, Dr Abdul Rakhim Nanda, selaku tuan rumah kegiatan, menyampaikan bahwa mayoritas mahasiswa di kampusnya berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan sangat terbantu dengan program KIP Kuliah.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan survei internal kampus, mayoritas mahasiswa Unismuh berasal dari latar belakang menengah ke bawah, sehingga beasiswa ini ibarat “nafas tambahan” yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.

“Komitmen terhadap integritas pengelolaan dana publik adalah bentuk penghormatan terhadap hak mahasiswa dan masa depan bangsa,” ujar Rakhim dengan penuh keyakinan.

Penandatanganan pakta integritas dalam kegiatan ini bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan menjadi ikrar moral bersama seluruh pimpinan PTS untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap sistem bantuan pendidikan tinggi di Indonesia.