DPRD Makassar Desak Pemkot Tindaklanjuti 1.887 Temuan BPK di LPJ Anggaran 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar telah menyampaikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban (lpj) APBD Pemkot Makassar tahun anggaran 2024.

Setiap fraksi memberi catatan sebagai masukan perbaikan pengelolaan APBD tahun berikutnya.

Fraksi Partai Nasdem yang diwakili Jufri Pabe menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Sulsel mengeluarkan 1.887 rekomendasi terkait perbaikan tata kelola keuangan Pemkot Makassar.

Sebanyak 1.845 merupakan akumulasi rekomendasi lama.

Sementara 42 lainnya merupakan temuan baru dari audit belanja daerah pada Januari 2025.

Rekomendasi tersebut mencakup perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penagihan piutang pajak dan retribusi.

Jufri juga menyoroti pentingnya efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah, pengawasan proyek, penertiban inventaris, legalitas dan pemanfaatan aset, serta pengelolaan kas daerah.

"Peningkatan kompetensi dan integritas SDM keuangan, serta penyelesaian tuntas tindak lanjut rekomendasi audit sebelumnya harus dijalankan," ujar Jufri Pabe dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Selasa (1/7/2025).

Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus menjadi fokus utama Pemkot dalam memperbaiki tata kelola keuangan.

Pemkot diharapkan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Capaian Pendapatan Masih Rendah

Realisasi pendapatan APBD 2024 tercatat 84,14 persen atau Rp4,20 triliun dari target Rp4,99 triliun, dengan sejumlah catatan penting.

PAD hanya terealisasi sebesar 73,99 persen, sementara Pajak Daerah mencapai 81,61 persen.

Meski merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah PAD, terdapat selisih Rp320 miliar dari target.

Sektor Retribusi Daerah hanya mencapai 57,48 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 30,17 persen, dinilai sebagai yang terendah.

Sumber lain seperti Lain-lain PAD yang Sah hanya mencapai 43,65 persen.

"Realisasi PAD yang buruk ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi serta efektivitas pungutan retribusi dan hasil kekayaan daerah," tegas Jufri.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat mencapai 101,52 persen, melampaui target.

Namun, dana transfer dari provinsi hanya mencapai 52,97 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 81,78 persen.

PDIP Soroti Program dan Pengelolaan AsetFraksi PDIP melalui Andi Tenri Uji Idrus memberikan sejumlah masukan penting kepada pemerintah.

PDIP mendorong peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah, khususnya potensi PAD dan transfer dana.

Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program dan kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran perlu dilakukan.

"Efektivitas realisasi belanja daerah diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

PDIP juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan aset, termasuk aset yang belum termanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, optimalisasi pengelolaan aset dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, PDIP menyarankan peningkatan fasilitas sekolah, program beasiswa, dan pemerataan akses pendidikan.

"Alokasi anggaran untuk kesehatan, terutama peningkatan layanan di rumah sakit, puskesmas, serta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)," tambahnya.

PDIP juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum, seperti jalan, trotoar, drainase, dan ruang publik.

Fraksi ini meminta Pemkot melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan PAD.

"Pemkot perlu melakukan kajian ilmiah terkait potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi untuk memastikan target yang realistis," paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap BUMD agar memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. (*)