Kepastian Prabowo Soal Reshuffle Kabinet Usai Koreksi 5 Kebijakan Kontroversial

Sejumlah dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir.

Limpasan tanah muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.

Adanya sedimentasi itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

Selain ketiga pulau itu, masih ada 2 pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel, yakni Pulau Batang Pele dan Manyaifun.

Kedua pulau tersebut bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp 100.000.

Setelah protes dan tagar #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial (medsos), Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat, mencakup izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Izin tersebut dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.

Sedangkan, satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.

"Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini," ungkap Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

“Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," sambungnya.

5. Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut

Terbaru, Prabowo merampungkan polemik 4 pulau yang sebelumnya disengketakan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Konflik antarprovinsi itu berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumut.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Sontak, keputusan dari kementerian yang dibawahi Tito Karnavian itu dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim bahwa pihaknya mengantongi jejak historis di keempat pulau.

Muzakir alias Mualem pun menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya, bertempat di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, pada Jumat (13/6/2025) malam.

Hasilnya, disepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.

"Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," ujarnya kepada awak media seusai rapat.

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak mau kalah.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu berdalil bahwa keputusan tersebut sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.

Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pihaknya hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.

"Kami hanya jalankan keputusan," ucap Bobby.

Bobby diketahui sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di 4 pulau itu.

"Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan," tutur Bobby.

Tetapi, pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem.

Pasalnya, Pemprov Aceh mengaku telah banyak mengantongi dokumen secara historis yang menyatakan bahwa keempat pulau adalah miliknya.

"Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita," tegas Mualem usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.

"Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," pungkasnya.

Pada akhirnya, Prabowo harus turun tangan untuk memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.

Keputusan itu diambil Prabowo di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.

Bahkan, Prabowo menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.

Sementara itu, peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta.

Antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," papar Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Belum Berencana Reshuffle

Meski dengan berbagai "huru-hara" ditimbulkan oleh kebijakan para menterinya itu, Prabowo masih belum berencana merombak atau melakukan reshuffle susunan nama di KMP.

Prabowo menilai bahwa selama ini, para menteri di KMP bekerja dengan baik.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle," kata Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025), dikutip Tribunnews.com.

"Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," lanjutnya.

Menurut Prabowo, sejumlah kritik yang dilemparkan kepada beberapa menteri, karena ada yang salah bicara atau lain sebagainya, adalah hal yang wajar.

Prabowo menganggap kritik itu sebagai hal yang biasa dan justru disebutnya baik.

Terlebih, di sebuah negara demokrasi, kritik menjadi hal yang lumrah karena pemerintah juga tidak bisa memuaskan semua pihak.
 
"Bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Tapi, saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik." ujar Prabowo.

"Kadang-kadang ada salah bicara, Itu biasa. Tapi, mereka kerja keras, niat mereka baik. Kami sudah kompak," sambungnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Enggan Reshuffle Kabinet karena Anggap Kinerja Menteri Baik, Namun Telah Anulir 5 Kebijakan